Partai Demokrat Harus Bertanggung Jawab

Kompas.com - 28/05/2011, 17:22 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengimbau agar tidak terus berpolemik mengenai keterlambatan pencekalan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin ke luar negeri. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah tanggung jawab dari Partai Demokrat untuk memulangkan kadernya tersebut ke Indonesia.

"Ketika ada pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Demokrat juga harus bartanggung jawab untuk menghadirkan kembali. Jadi, sama seperti ketika mereka mengizinkan Nazaruddin berangkat ke luar negeri. Ini bukti sekaligus tanggung jawab dari Demokrat untuk menghormati proses hukum," tutur Sebastian seusai mengikuti diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/5/2011).

Sebastian menambahkan, pernyataan Demokrat selama ini yang selalu mengungkap akan menghormati dan menyerahkan kepada proses hukum mengenai kasus Nazarudin akan percuma jika tidak ada bukti nyata. Ia menilai, jika Nazaruddin benar-benar kembali ke Indonesia, pernyataan Demokrat yang mendesak kadernya tersebut untuk kembali akan mendapat kesan baik di masyarakat.

"Tetapi, kalau mendorong, tapi di belakang ada yang mengatakan 'sudah, kamu di sana saja tidak apa-apa', kan sama saja. Dan kalaupun dengan alasan jantungnya itu sudah mau bocor, seharusnya Demokrat sudah mengingatkan sebelum dia berangkat mengenai segala permasalahan ini," tambahnya.

Karena itu, kata Sebastian, ketika KPK sudah menetapkan pemanggilan pemeriksaan, ia mengharapkan Nazaruddin harus sudah berada di Indonesia. "Kalau tidak, kita bisa menyatakan pernyataan-pernyataan mereka untuk menghormati proses hukum dan serahkan kepada proses hukum itu berarti hanya omong kosong belaka," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK berencana memanggil Nazaruddin terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Namun, kemudian tersiar kabar bahwa politisi Partai Demokrat itu berada di Singapura untuk berobat. Kepergiannya tersebut telah mendapat izin dari Partai Demokrat.

Anggota Komisi VII DPR itu pergi sehari sebelum Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkapkan telah menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri per 24 Mei 2011. Surat pencegahan atas Nazaruddin diterbitkan atas permintaan KPK.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

    Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

    Nasional
    Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

    Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

    Nasional
    Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

    Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

    Nasional
    Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

    Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

    Nasional
    Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

    Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

    Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

    Nasional
    Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

    Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

    Nasional
    Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

    Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

    Nasional
    Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

    Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

    Nasional
    Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

    Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

    Nasional
    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Nasional
    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Nasional
    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X