Menjaga Garuda Tetap Kokoh

Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, buku-buku dan pidato pejabat tentang Pancasila yang tak memiliki kandungan substansial menjadi penyebab. Masyarakat tak yakin sila-sila itu memiliki makna dalam kehidupan mereka. Ditambah tak ada teladan dan panutan.

Reformasi yang datang juga tak menolong. Justru reformasi memunculkan kebebasan sehingga setiap orang mengekspresikan kebebasannya tanpa batas. Muncul perilaku intoleran termasuk pemikiran radikal dan eksklusifisme.

”Pemerintah berupaya menempatkan Pancasila sebagai tali ikat di antara berbagai kelompok dan umat,” ujat Menteri Agama Suryadharma Ali, Senin (23/5).

Forum Umat Beragama, dialog antartokoh umat dan masyarakat, serta pelibatan masyarakat didorong merekatkan kerukunan.

Namun, tak mudah. Upaya menjaga kerukunan yang dilakukan Suryadharma dinilai kontroversial. Misalnya, ia dituding anti-Ahmadiyah. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri,

kata Suryadharma, bukan diskriminatif, melainkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kenyataannya, warga Ahmadiyah kerap jadi korban.

Terhadap kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan terhadap golongan lain, Suryadharma memilih ”bermesraan”. ”Pendekatan hukum bukan kewenangan saya sebagai Menteri Agama,” kata dia.

Kunjungan dia ke Pondok Pesantren Al-zaytun yang pernah dituding sebagai basis Negara Islam Indonesia (NII) pun sempat diprotes Majelis Ulama Indonesia, meskipun

sebenarnya ia ingin memastikan kebenaran tuduhan NII tersebut.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, reformasi yang ingin mengoreksi rezim sebelumnya, hasilnya justru kebablasan. Alhasil, pelaksanaan Pancasila semakin karut-marut, termasuk pemaknaan otonomi daerah yang luas.