Pendaftaran Calon Ketua KPK Dibuka

Kompas.com - 26/05/2011, 18:15 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan, pada Jumat (27/5/2011) besok Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mulai efektif bekerja. Masyarakat yang berniat menjadi bakal calon pimpinan KPK dapat datang ke Sekretariat Pansel KPK di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

"Mulai besok pendaftaran dibuka. Kami langsung rapat pertama dan membuka secara resmi pendaftarannya," kata Patrialis kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pendaftaran calon dibuka selama 14 hari kerja. Selanjutnya, panitia seleksi akan mengumumkan para bakal calon pimpinan KPK kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.

Berdasarkan Pasal 30 Ayat 8 UU KPK, pansel menentukan nama calon pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu, berdasarkan Pasal 30 Ayat 9, Presiden menyampaikan nama calon selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima berkas dari pansel. Kemudian, DPR, berdasarkan Pasal 30 Ayat 10, wajib memilih dan menetapkan lima calon yang dibutuhkan.

Hal ini wajib diumumkan selambat-lambatnya tiga bulan sejak DPR menerima usulan yang diajukan Presiden. Lalu, DPR menyerahkan nama-nama calon yang telah ditetapkan kepada Presiden paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak berakhirnya pemilihan untuk disahkan. Terakhir, Presiden, berdasarkan Pasal 30 Ayat 13, wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat dari DPR.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X