KPK Jangan Terjebak Pertarungan Politik

Kompas.com - 24/05/2011, 17:35 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengingatkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan sampai terjebak oleh drama politik dalam tubuh Partai Demokrat yang disebut-sebut terkait dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut Yunarto, KPK justru bisa menjadi penengah untuk membuka fakta-fakta tersembunyi, termasuk keterlibatan M Nazaruddin dan pihak-pihak yang selama ini tersembunyi di balik kasus itu. "Seharusnya ini menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan bahwa memang lembaga itu sudah tidak bisa dikooptasi oleh kekuatan politik. KPK jangan terjebak dalam pertarungan kepentingan di antara elite Partai Demokrat," tutur Yunarto, Selasa (24/5/2011) di Jakarta.

Menurut dia, KPK sebagai aparat penegak hukum tinggal menunggu keterangan dari Nazaruddin mengenai kasus pembangunan wisma atlet itu. Selain itu, juga menetapkan status Nazaruddin secara jelas agar dia bisa memberikan keterangan melalui proses hukum.

"Nazaruddin sekarang membuka fakta baru. Ketika itu dibuka, malah kasus ini akan semakin kompleks dan harus semakin ditekan KPK untuk dituntaskan. Ketika ada fakta, walaupun berasal dari turunan kebencian dan kepentingan faksi-faksi dalam partai, tetapi jika fakta itu bisa digunakan, kenapa tidak? Nah ini kita masih tunggu Nazaruddin. Dia juga baru ngomong setengah-setengah. Saya rasa ini akan menarik," papar Yunarto.

Ia menyampaikan bahwa KPK tak perlu ragu untuk meminta keterangan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng jika memang memiliki bukti-bukti yang cukup. "Kalau memang ternyata ada bukti, bisa saja (Mallarangeng) diperiksa. KPK sekali lagi jangan terjebak dalam faksionalisasi (sistem kubu) yang terjadi dalam Demokrat," kata Yunarto.

Nazaruddin sempat mengemukakan ke sejumlah media bahwa Andi Mallarangeng diduga terlibat dalam kasus pembangunan wisma atlet itu. Hal ini tentu saja membawa fakta baru untuk KPK menelusuri asal-usul maupun tujuan pemberian suap kepada Sekretaris Menpora Wafid Muharam.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Nasional
    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Nasional
    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Nasional
    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X