Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin, Buah Manis Perpecahan Demokrat

Kompas.com - 24/05/2011, 15:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemecatan Muhamad Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat oleh Dewan Kehormatan menunjukkan semakin besar konflik internal dalam tubuh partai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Charta Political, Yunarto Wijaya, seusai menghadiri diskusi di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2011). Menurutnya, konflik internal dalam tubuh partai yang melahirkan faksi-faksi justru membawa keuntungan dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini tertutupi, termasuk di dalamnya kasus dugaan suap Sesmenpora dalam pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan.

"Faksionalisme ini semakin tajam. Dalam kasus hukum, itu akan lebih baik. Faksionalisasi ini akan berbuah manis karena dalam proses internal ini yang akhirnya membuka tabir ada apa sebenarnya di balik kasus-kasus itu. Saya pikir biarkan saja, lebih baik buat aparat hukum karena semuanya jadi terbongkar," ujar Yunarto.

Konflik antara faksi Anas Urbaningrum dan faksi Andi Mallarangeng, menurutnya, justru akan semakin tajam setelah pemberhentian Nazaruddin sebagai Bendum Demokrat. Ia yakin akan munculnya fakta baru dalam penyelesaian kasus-kasus, terutama kasus Sesmenpora. Selama ini, Nazaruddin disebut-sebut termasuk dalam kubu Anas sehingga kemungkinan besar akan ada nama lain yang muncul terkait kasus Sesmenpora.

"Faksionalisasi semakin tajam pascapemberhentian Nazaruddin sebagai Bendum. Dia akan membuka fakta baru dan akhirnya kita lihat fakta disebut nama-nama lain dalam kasus Sesmenpora. Ini yang harus siap dijemput oleh penegak hukum. Apalagi, sebenarnya kelihatan sekali dia langsung ingin membuka borok di sana (Demokrat) setelah ia tampaknya tidak menerima pemutusannya sebagai Bendum," imbuhnya.

Yunarto menyatakan, dengan demikian, masyarakat pun bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi yang selama ini ditutupi partai politik. Menurutnya, bisa saja ada tujuan dari pihak tertentu untuk membungkam Nazaruddin, tetapi masyarakat sendiri akhirnya tahu setelah berbagai perdebatan faksi yang terjadi dalam internal Demokrat.

"Selalu mungkin ada keinginan untuk membungkam orang-orang seperti Nazaruddin. Itu sering terjadi dalam korupsi politik. Tapi, menurut saya, spirit dari orang-orang seperti Nazaruddin sebagai orang yang juga terlibat kasus adalah membuka bahwa (yang terjadi) bukan korupsi individual semata, tapi juga akan beranjak terbukanya korupsi sistematik yang diduga bisa dilakukan partai politik," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com