DPR Perlu Menebus "Dosa"

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan kritik bertubi-tubi. Lembaga perwakilan rakyat ini dinilai berkinerja buruk karena rendahnya produktivitas penyelesaian rancangan undang-undang. Tak hanya itu, DPR juga dituding menjadi "sarang" bagi orang-orang yang tersangkut kasus hukum. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung dalam diskusi bertajuk "Kembalikan DPR kepada Rakyat" di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (24/5/2011).

Menurut Pramono, "banjir" kritik tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk keprihatinan kolektif masyarakat terhadap anggota DPR yang harus disikapi secara positif.

"Bahkan, menurut saya, hal tersebut perlu dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan dari segala dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh DPR, mengingat DPR ini memiliki peran yang amat sentral dan strategis dalam menentukan arah dan nasib bangsa ini ke depan," ujar politisi senior PDI Perjuangan ini.

Pramono mengatakan, salah satu perbaikan yang harus dilakukan adalah memperbaiki kader-kader partai politik. Menurutnya, wajah buruk DPR saat ini tidak lepas dari kualitas partai politik.

"Kita lihat saja sistem pemilihan langsung anggota legislatif, juga kepala daerah lewat pilkada, yang diterapkan beberapa tahun lalu yang telah memunculkan politik biaya tinggi," jelasnya.

Selain itu, rapuhnya sistem kaderisasi dan pola rekrutmen di internal partai juga menjadi kendala. Ia menilai, rapuhnya kaderisasi telah mendorong sejumlah parpol bersikap pragmatis. Salah satu strategi yang banyak dijalankan dengan pola tersebut yakni dengan melakukan politik uang.

"Pendekatan ini, disadari atau tidak, pastinya tidak saja mencederai kehidupan berdemokrasi, tetapi sekaligus memunculkan tuduhan publik bahwa parpol telah menjadi episentrum dari segala praktik-praktik KKN," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Pramono, untuk mengatasi permasalahan tersebut, harus dilakukan dengan cara memperkuat fondasi demokrasi partai politik dengan komitmen-komitmen untuk melakukan perubahan. Ia menilai perbaikan sistem kaderisasi parpol menjadi sesuatu hal yang tidak bisa ditawar karena menyangkut dengan kinerja para wakilnya di DPR.

"Di luar itu, oligarki dan sentralisasi kebijakan yang kini masih terlihat kuat di sejumlah partai, rasanya juga perlu segera dipangkas, karena kondisi demikian tidak sehat bagi berkembangnya demokrasi di negara ini," pungkasnya.