Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ray: Langkah Mahfud Terlambat

Kompas.com - 22/05/2011, 14:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyatakan setuju dengan langkah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang melaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai M Nazaruddin yang dikabarkan pernah memberikan uang 120.000 dollar Singapura kepada Sekjen MK Janedri M Gaffar. Belum diketahui motif pemberian uang tersebut.

"Saya memang menyesalkan terlambat ini dilaporkan karena ini sudah terjadi sejak tahun 2010. Tetapi tetap ini merupakan langkah yang tepat dengan melaporkannya. Mungkin Mahfud menunggu momentum yang tepat pada saat Nazaruddin sedang menjadi sorotan," ujar Ray Rangkuti di Kompleks Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (22/5/2011).

Ia menuturkan, salah jika ada yang menuding Mahfud melakukan hal tersebut untuk sekadar cari muka. Menurut Ray, status Mahfud sebagai Ketua MK secara hukum lebih tinggi daripada Presiden Yudhoyono. Oleh karena itu, Mahfud tidak pantas disebut mencari muka. "Kalau di prosedur hukum, secara struktur dia (Mahfud) di atas Presiden. Kalau ada apa-apa terjadi dengan negara, Pak Mahfud bisa saja memutuskan SBY turun dari jabatannya. Jadi, kalau mau dibilang cari muka, harusnya SBY yang cari muka ke Mahfud, bukan disebut sebaliknya," tutur Ray.

Ia mengimbau Mahfud agar melaporkan kasus Nazaruddin ini ke Badan Kehormatan DPR. Hal ini agar kasus tersebut tidak hanya menjadi polemik di tengah jalan. "Saya khawatirkan ini jadi polemik di jalanan saja. Sebaiknya tetap lakukan proses. Dananya enggak macam-macam, termasuk banyak uang yang diberikan Nazaruddin itu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com