Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Angie dan Nazar, Rapat Tegang

Kompas.com - 19/05/2011, 22:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Nurdiman Munir mengakui bahwa rapat pleno yang salah satunya membahas rencana pemanggilan Angelina Sondakh dan Muhammad Nazaruddin berjalan ruwet dan tegang.

Ia tidak menjelaskan apa dan siapa yang menyebabkan ketegangan dan berbelit-belitnya pembahasan tersebut. Namun, yang terpenting, rapat sudah mengeluarkan keputusan yang dianggapnya sudah disepakati bersama anggota Badan Kehormatan.

"Terus terang, rapat tadi berjalan tegang. Teman yang lain tidak banyak yang tidak hadir semua. Saya dikasih bola panas untuk membahas ini. Tapi, apa boleh buat, kita harus jalankan amanah rakyat bahwa BK harus ambil keputusan," ujar Nurdiman Munir seusai mengikuti Rapat Pleno BK di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (19/5/2011).

Menurut dia, anggota BK dari partai-partai sudah menunjukkan kerja sama yang baik untuk tetap menghadiri rapat pleno tersebut. Meskipun dalam perjalanannya, dibutuhkan waktu yang panjang dan tegang.

"Dari PDI-P sudah ada yang mewakili untuk hadir dalam rapat, itu sudah menunjukkan lambang bersatunya BK. Kalau terkait isi selama pembicaraan rapat, tidak bisa saya sampaikan karena bersifat tertutup, termasuk pendapat dari Demokrat. Tapi, dalam rapat ini, kita juga sama-sama ruwet. Bayangkan, kita rapat biasanya setengah jam, satu jam. Kalau yang ini saya rasa, kalau kita main sikat-sikat saja, bisa sampai malam ambil keputusannya," ujarnya tersenyum.

Nurdiman menekankan, yang terpenting, keputusan rapat menghasilkan agar pemanggilan dilakukan setelah memberitahukan kepada lima unsur pimpinan DPR. Pimpinan DPR yang akan memutuskan, apakah perlu dipanggil Angelina dan Nazaruddin.

"Bahwa itu ada keharusan memanggil, itu betul. Tapi tentu harus sampaikan dulu kepada pimpinan DPR karena yang akan dipanggil adalah anggota DPR," katanya.

Menanggapi rencana pemanggilan itu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Pramono Anung, menyatakan agar dalam tubuh BK sendiri perlu membenahi diri sehingga antar-anggota BK tidak memiliki pendapat yang berbeda-beda.

"Ketika DPR mendapat sorotan luar biasa, mestinya kinerja BK yang mempunyai gigi, untuk menertibkan anggotanya yang tidak tertib. Tapi di sana ada tarik-menarik, maka saya mendorong persoalan dalam BK diselesaikan dulu, baru melakukan rencana-rencananya," tukas Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com