Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Libur, Pembahasan Gedung DPR Molor

Kompas.com - 16/05/2011, 14:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan rencana pembangunan gedung baru DPR kembali tertunda. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, pekan lalu, seharusnya Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bersama Setjen akan membahas hasil kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum Senin ini. Namun, karena pemerintah menetapkan hari ini sebagai hari cuti bersama, pembahasan kembali ditunda. 

"Ditunda karena libur. Mungkin minggu depan nanti dikabari," ungkap Sekjen DPR Nining Indrasaleh kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/5/2011). 

Pembangunan gedung baru DPR yang menelan biaya Rp 1,138  triliun menuai kontroversi. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi dan memangkas biaya menjadi Rp 777 miliar. Komposisi gedung juga berubah dari rencana sebelumnya 36 lantai menjadi 26 lantai.

DPR masih membahas kelanjutan pembangunan gedung pasca-evaluasi yang dilakukan Kementerian PU. Menurut Nining, penundaan semacam ini tentu saja bisa menyebabkan molornya rencana pembangunan gedung baru dari jadwal yang sudah disusun, terutama dari sisi teknis pelaksanaan. Hanya saja, Setjen tetap akan menunggu hasil keputusan bersama BURT.

Ia memperkirakan pembahasan baru akan dilanjutkan pekan depan. Namun, ia mengaku belum yakin tentang jadwalnya. Ia juga memastikan kementerian akan dilibatkan dalam pembahasan awal kajian PU dengan BURT pada pertemuan berikutnya. "PU akan dilibatkan karena ini kan gedung negara," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

    Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

    Nasional
    Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

    Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

    Nasional
    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    Nasional
    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Nasional
    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Nasional
    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com