Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Libur, Pembahasan Gedung DPR Molor

Kompas.com - 16/05/2011, 14:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan rencana pembangunan gedung baru DPR kembali tertunda. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, pekan lalu, seharusnya Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bersama Setjen akan membahas hasil kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum Senin ini. Namun, karena pemerintah menetapkan hari ini sebagai hari cuti bersama, pembahasan kembali ditunda. 

"Ditunda karena libur. Mungkin minggu depan nanti dikabari," ungkap Sekjen DPR Nining Indrasaleh kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/5/2011). 

Pembangunan gedung baru DPR yang menelan biaya Rp 1,138  triliun menuai kontroversi. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi dan memangkas biaya menjadi Rp 777 miliar. Komposisi gedung juga berubah dari rencana sebelumnya 36 lantai menjadi 26 lantai.

DPR masih membahas kelanjutan pembangunan gedung pasca-evaluasi yang dilakukan Kementerian PU. Menurut Nining, penundaan semacam ini tentu saja bisa menyebabkan molornya rencana pembangunan gedung baru dari jadwal yang sudah disusun, terutama dari sisi teknis pelaksanaan. Hanya saja, Setjen tetap akan menunggu hasil keputusan bersama BURT.

Ia memperkirakan pembahasan baru akan dilanjutkan pekan depan. Namun, ia mengaku belum yakin tentang jadwalnya. Ia juga memastikan kementerian akan dilibatkan dalam pembahasan awal kajian PU dengan BURT pada pertemuan berikutnya. "PU akan dilibatkan karena ini kan gedung negara," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Nasional
    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Nasional
    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

    Nasional
    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Nasional
    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Nasional
    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Nasional
    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasional
    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Nasional
    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

    Nasional
    Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

    Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

    SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

    Nasional
    PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

    PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com