Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Masak Rakyat Suka Aktivis Diculik

Kompas.com - 16/05/2011, 12:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mempertanyakan hasil survei Indo Barometer yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki persepsi bahwa Orde Baru lebih baik daripada Orde Reformasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial-keamanan, dan mantan Presiden Soeharto ternyata paling disukai publik. Menurut dia, hasil survei itu tak masuk akal. 

"Kalau era Soeharto lebih baik, saya mengajukan pertanyaan kepada hasil survei itu. Apakah mereka setuju dengan adanya penembakan aktivis, penculikan aktivis, pemberangusan media massa, pelanggaran HAM, setuju enggak mereka? Kalau mereka tidak setuju, berarti hasil survei itu tidak mencerminkan rakyat," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/5/2011). 

Survei yang dilakukan Indo Barometer dipublikasikan pada Minggu (15/5/2011). Direktur Eksekutif Indo Barometer menyampaikan, sebesar 40,9 persen responden mempersepsikan bahwa Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi. Hanya setengahnya, atau 22,8 persen, responden yang mengatakan bahwa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan dengan periode lainnya.

Survei yang melibatkan 1.200 responden juga mendapatkan sebanyak 36,5 persen responden memilih almarhum mantan Presiden Soeharto sebagai presiden yang paling disukai. Selanjutnya, 20,9 persen memilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; 9,8 persen memilih almarhum mantan Presiden Soekarno; 9,2 persen memilih mantan Presiden Megawati Soekarnoputri; 4,4 persen memilih BJ Habibie; 4,3 persen memilih almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid.

Ramadhan Pohan menegaskan, era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru jauh lebih baik daripada era Orde Baru. Ia mencontohkan, angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) turun. Ramadhan justru curiga, hasil survei menunjukkan kinerja kementerian yang buruk. 

"Kalau hasil survei menyatakan demikian, berarti sosialisasi dari tiap kementerian tidak berjalan dan belum sampai ke masyarakat. Seharusnya itu menjadi peran humas di tiap kementerian hasil kerja selama ini dipublikasikan dan keberhasilan apa saja yang sudah dicapai," katanya. 

Meski demikian, Ramadhan menegaskan, survei Indo Barometer yang kritis diperlukan sebagai perangsang atau pemacu kinerja. "Hasil survei SBY di urutan kedua dari lima presiden lain itu berarti kan lebih baik daripada lima presiden lainya. Tapi, kalau memang masih ada kekurangan, akan kami perbaiki di sana-sini," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' pada Pilkada Jakarta...

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" pada Pilkada Jakarta...

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com