Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Pembahasan Miranda Siapkan Uang

Kompas.com - 12/05/2011, 21:43 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak ada pembicaraan dalam Rapat Poksi X Fraksi PDI Perjuangan yang mengungkapkan bahwa Miranda S Goeltom telah menyiapkan Rp 300 juta-Rp 500 juta terkait pemenangannya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Tjahjo juga mengaku tidak hadir dan memberikan arahan untuk memilih Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dalam rapat poksi tersebut.

"Saya kira tidak, semua kami serahakan kepada poksi, kami (fraksi) hanya monitor saja," kata Tjahjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/5/2011). Tjahjo bersaksi untuk lima politisi PDI Perjuangan yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, yakni Agus Condro, Max Moen, Rusman Lumbantoruan, Willem Tutuarima, dan Poltak Sitorus.

Pernyataan Tjahjo tersebut dibantah salah satu terdakwa, Agus Condro. Menurut Agus, Tjahjo hadir dalam rapat poksi serta memberi arahan untuk memilih Miranda. "Seingat saya ikut, bahkan memimpin, berdampingan dengan Emir Moes (Ketua Poksi) dan mengatakan fraksi memutuskan PDI-P memilih Miranda," kata Agus.

Kemudian, lanjut Agus, Tjahjo juga menyampaikan dalam poksi bahwa Miranda bersedia memberi Rp 300 juta bahkan lebih. "'Kalau minta Rp 500 (juta) juga enggak papa (apa-apa)," kata Agus menirukan Tjahjo.

Hal senada disampaikan terdakwa lainnya, Max Moen. Menurut Max, keputusan untuk memilih Miranda merupakan perintah partai. "Saya diperintahkan Pak Tjahjo bahwasanya pemilihan Miranda Goeltom dari bawah ke atas kebijakan partai dari sejak pemilihan gubernur BI 2003," katanya.

Seusai persidangan, saat kembali dikonfirmasi, Tjahjo enggan menegaskan bahwa ia memerintahkan anggota Komisi IX DPR 1999-2004 untuk memilih Miranda. Ia hanya mengatakan bahwa keputusan memilih Miranda merupakan keputusan fraksi. "Dan saya sebagai ketua fraksi, teman-teman hanya mengikuti," ujarnya.

Keputusan fraksi tersebut, katanya, sesuai dengan keputusan poksi. Menurut Tjahjo, Ketua Poksi Emir Moes adalah yang mengusulkan nama Miranda.

Sebelumnya, nama Tjahjo disebut dalam dakwaan sebagai pihak yang mengarahkan anggota DPR Komisi IX PDI Perjuangan untuk memilih Miranda dalam rapat poksi IX. Dalam pembahasan tersebut juga dibicarakan bahwa Miranda telah menyiapkan Rp 300 juta-Rp 500 juta.

Terkait dugaan suap yang menyeret sejumlah politisi PDI Perjuangan ini, Tjahjo menganggapnya sebagai musibah. Ia juga berharap agar rekan-rekannya itu diproses secara adil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

    Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

    Nasional
    Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

    Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

    Nasional
    Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

    Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

    Nasional
    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Nasional
    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Nasional
    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Nasional
    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Nasional
    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Nasional
    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

    Nasional
    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Nasional
    4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com