Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhirnya, Anggota DPR Punya E-mail Resmi

Kompas.com - 11/05/2011, 14:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai pekan depan, setiap anggota DPR akan memiliki akun e-mail resmi dengan domain @dpr.go.id. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, pimpinan sudah memperoleh laporan dari Sekretariat Jenderal DPR bahwa pekan depan akun tersebut akan segera dibagikan kepada tiap anggota. 

"Mulai minggu depan tak ada alasan lagi anggota Dewan tak punya akun email pribadi dalam domain DPR yang dikelola DPR," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/5/2011). 

Setelah dibagikan, politisi PDI-P ini mengatakan, setiap anggota wajib mencantumkan alamat e-mail resmi tersebut di kartu namanya masing-masing. Namun, anggota diberi keleluasaan untuk tetap atau tidak mencantumkan e-mail pribadi dengan domain umum lainnya. 

Selain alamat e-mail resmi, anggota Dewan juga diwajibkan mencantumkan nomor telepon seluler dan juga nomor telepon komisi yang bersangkutan di dalam kartu namanya. 

Mengenai anggaran penyiapannya, Pramono mengaku belum tahu. Hanya saja, Pramono menekankan bahwa pada tahun ini anggaran teknologi informasi yang diketahuinya dalam pos anggaran Setjen baru sebesar Rp 5,9 miliar, dengan nama pos Pemeliharaan Jaringan. 

"Saya belum tahu yang dibilang angka Rp 9 miliar. Itu fantastik. Kalau menimbulkan kecurigaan, pimpinan tak akan segan-segan mengundang KPK untuk memeriksa itu. Kita enggak bisa bilang ada dugaan korupsi di dalam situ. Perhatian masyarakat ini harus jadi momentum untuk memperbaiki diri," tandasnya.

Sebelumnya, rombongan anggota Komisi VIII mendapat cemooh karena menggunakan akun e-mail gratisan. Dalam pertemuan antara rombongan Komisi VIII dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Sabtu (30/4/2011), anggota Dewan yang terhormat "gelagapan" ketika ditanya tentang alamat e-mail yang dapat dihubungi. Seorang anggota rombongan kemudian nyeletuk, komisi8@yahoo.com. Belakangan diketahui, e-mail tersebut fiktif.

Berikut cuplikan video pertemuan antara rombongan Komisi VIII dan PPIA.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com