Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telekonferensi Mudah dan Murah Lho, Pak

Kompas.com - 08/05/2011, 13:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Masih ingat cerita Teguh Iskanto, mahasiswa Indonesia di Australia, yang berbagi cerita jalannya dinamika diskusi dengan delegasi Komisi VIII DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Australia? Salah satu hal yang dipertanyakan para mahasiswa adalah mengapa Dewan tak memilih melakukan telekonferensi dengan pihak yang dibutuhkan? Dengan kemajuan teknologi saat ini, cara ini dinilai sangat mungkin dilakukan.

"Salah satu kawan saya (pas saat sesi kacau) sempat berteriak, “Kenapa nggak pakai teleconference aja sih Pak?” Pada saat itu, Bapak Karding menjawab, “Wah, itu kan teknisnya terlalu rumit…," demikian kutipan tulisan Teguh.

Jawaban yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding adalah rumit sehingga DPR tak memilih telekonferensi sebagai salah satu jalan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan undang-undang. Benarkah telekonferensi rumit?

Mudah dan lebih murah

Pakar IT security Ruby Alamsyah mengungkapkan, penyelenggaraan telekonferensi sesungguhnya tidak serumit yang dibayangkan. Dengan kemajuan teknologi dan ketersediaan perangkat saat ini, hal itu sangat mungkin dilakukan tanpa hambatan dan terjamin keamanannya. Pengadaan perangkatnya juga jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya kunjungan kerja DPR ke luar negeri yang berangka miliaran rupiah.

"Masyarat biasa saja, seperti kita bisa video conference. Setiap saya di luar negeri pakai video conference, anak saya juga bisa menggunakannya. Minimal pakai Skype. Apalagi, di negara maju pasti mengerti Skype. Tetapi, untuk telekonferensi pejabat negara, mungkin akan aman dan nyaman jika tidak menggunakan jalur publik seperti Skype. Ada alternatif lain, dengan jalur privat," ujar Ruby kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2011).

Ia memaparkan, teknologi yang tersedia saat ini adalah IP based, dengan menggunakan jalur internet yang lebih aman. "Ada yang namanya VPN atau virtual private network, dibikin khusus. Walaupun menggunakan jalur publik, jalur umum itu dibikin enkripsi sehingga hanya pihak A dan B yang bisa mendengar. Ada teknologinya. Bukan teknologi yang enggak mungkin dibeli. Yang penting, kedua belah pihak pakai enkripsi yang sama. VPN itu jalur di dunia maya, di mana jalur publik dijadikan jalur pribadi," katanya.

Namun, untuk membuat jalur menjadi jalur pribadi, tak perlu repot. Menurut Ruby, perangkat video conference sudah built in dengan enkripsi tersebut. "Enggak perlu sesuatu yang teknologi tinggi," ujarnya.

Untuk mengadakan telekonferensi ini juga tak dibutuhkan prasyarat kedua belah pihak harus memiliki perangkat dengan merek atau kecanggihan yang sama. "Yang penting, enkripsinya sama," kata Ruby.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com