PU: Biaya Gedung Baru Turun Signifikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) sudah melakukan finalisasi kajian terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR sesuai dengan target penyelesaian awal Mei. Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Budi Yuwono mengatakan,  kementerian memang melihat peluang untuk dilakukan efisiensi ruangan yang bisa berujung pada pengurangan jumlah anggaran yang sudah ada sebelumnya, yaitu Rp 1,138 triliun.

Budi mengatakan, kementerian memberikan saran agar Setjen DPR melakukan efisiensi desain dan biaya gedung baru dengan memanfaatkan ruang-ruang yang ada, termasuk ruangan para anggota di Gedung Nusantara I DPR RI yang akan ditinggalkan jika para anggota dewan pindah ke gedung baru.

"Kalau itu diterima, tentunya buntutnya akan ada pengurangan luas di gedung baru. Tentunya kalau perubahan signifikan, berpengaruh pada desain yang ada. Desain yang ada diserahkan kepada arsitek sesuai dengan kesepakatan Setjen DPR. Kalau ada pengurangan luas, otomatis ada pengurangan biaya," ungkapnya kepada Kompas.com, Minggu (8/5/2011).

Namun, Budi masih enggan mengungkapkan besaran efisiensi yang diperoleh dari hitung-hitungan kementerian selama sebulan ini. Menurutnya, Menteri PU Djoko Kirmanto akan segera menemui Ketua DPR RI Marzuki Alie untuk menyampaikan hasil kajian kementerian, termasuk soal besaran efisiensi yang dimaksud. Apakah sampai 50 persen?

"Saya rasa saya tak etis ya. Tapi signifikanlah," tambahnya sambil tertawa.

Kementerian PU, lanjut Budi, melihat peluang efisiensi melalui kemungkinan pemanfaatan ruang-ruang di Gedung Nusantara I DPR RI. Menurutnya, ruangan-ruangan penunjang, seperti ruang parkir, ruang rapat, ruang fraksi, lobi, dan ruang sirkulasi untuk gedung baru, bisa ditempatkan di gedung lama. Ia menambahkan tidak ada masalah jika DPR mau mengubah desain gedung baru yang sebelumnya dirilis dalam bentuk 'U' terbalik. Namun, kesepakatan diserahkan kepada DPR dan Setjen DPR bersama dengan arsitek yang akan menanganinya nanti.

Seperti diketahui, setelah rapat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi memutuskan melanjutkan pembangunan gedung baru pada awal April lalu, polemik tentang gedung wakil rakyat ini terus berlanjut. Sejumlah gugatan dilayangkan ke pengadilan. DPR akhirnya menyatakan akan melakukan evaluasi dan penghitungan ulang dengan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.