Peppi Piona Tuntut Metro TV Rp 10 Miliar

Kompas.com - 06/05/2011, 04:22 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com — Peppi Piona Cheppy menuntut Metro TV sebesar Rp 10 miliar menyusul kesalahan penayangan foto dirinya yang dianggap sebagai otak perencanaan bom Gereja Christ Cathedral di Summarecon Serpong dan bom buku, Pepi Fernando.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya, Faizal Abidin Mangaweang, di kantor Dewan Pers, Kamis (5/5/2011). "Jumlah materiil yang kami minta Rp 10 miliar," katanya.

Kepada wartawan, Faizal Abidin mengatakan, jumlah tersebut dianggap sesuai kerugian yang dialami kliennya sebagai sutradara film layar lebar yang tiba-tiba diputus kontraknya menyusul kesalahan penayangan foto tersebut. Tidak dijelaskan kontrak film yang dimaksud.

Namun, ia mengaku tuntutan tersebut masih belum ada kesepakatan dan masih dalam tahap negosiasi. Alasannya, ada beberapa penawaran dari pihak Metro TV.


"Kami mengirim somasi tanggal 28 April 2011. Lalu, ada tanggapan dan kami sudah dua kali bertemu dengan Metro TV, rencananya besok Jumat ketemu lagi untuk membahas masalah ini," paparnya. (Iwan Taunuzi)

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Nasional
    Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

    Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

    Nasional
    Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

    Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

    Nasional
    Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

    Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

    Nasional
    Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

    Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

    Nasional
    Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

    Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

    Nasional
    PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

    PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

    Nasional
    LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

    LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

    Nasional
    Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

    Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

    Nasional
    Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

    Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

    Nasional
    Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

    Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

    Nasional
    Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

    Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

    Nasional
    Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

    Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

    Nasional
    Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

    Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

    Nasional
    PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

    PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X