5 Anggota DPRD Tak Masuk, Absennya Hadir

Akhirnya jadwal diundur Senin (8/5/2011) dan Selasa (9/5/2011), tetapi ada jadwal dengar pendapat sejumlah komisi. Akhirnya masalah itu diminta dibahas di badan musyawarah lebih dulu.

Selanjutnya, mereka rapat pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi mengenai solusi rumah sakit internasional di Jalan Veteran yang mangkrak dua tahun lebih. Mereka juga membahas masalah 18 aset tanah milik Pemkab Bojonegoro.

Agenda ditutup dengan Rapat Badan Musyawarah membahas jadwal studi banding ke Surabaya dan Kediri yang diundur Senin dan Selasa mendatang. Sementara jadwal hearing diundur Kamis (12/5/2011) dan Jumat (13/5/2011) mendatang.

Di sela-sela jeda rapat, Ketua DPRD Bojonegoro M Thalhah menuturkan, di Bojonegoro baru pertama kali Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Eksekutif (LKPJ) dipisah. Dalam LPJ legislatif bisa menolak atau menerima, tetapi dalam LKPJ legislatif hanya pemandangan saja. "Kami akan studi banding ke Surabaya dan Kediri dulu," ujarnya.

Joki absen anggota 

Badan Kehormatan DPRD Bojonegoro menyita daftar hadir Rapat Paripurna DPRD I yang membahas LKPJ bupati, Rabu (4/5/2011). Ketua Badan Kehormatan DPRD Bojonegoro Agus Susanto Rismanto menilai ada perjokian daftar hadir anggota. Ada lima anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat, tetapi dalam daftar hadir ada tanda tangannya.

Lima orang yang daftar hadirnya ditandatangani, tetapi orangnya tidak hadir di rapat itu adalah Chisbullah Huda dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Sumaji dari Partai Kebangkitan Bangsa, Agus Sugiyanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Agus Suprayitno dari Partai Amanat Nasional. Badan Kehormatan akan memanggil mereka, Jumat (6/5/2011), untuk klarifikasi. "Kami akan beri sanksi tegas jika diabaikan untuk menegakkan disiplin anggota," kata Agus.

Forum LKPJ adalah forum penting dan menjadi kewajiban anggota DPRD untuk hadir. Jika tidak, sama dengan mengecawakan rakyat karena tidak menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Jika tidak hadir, seharusnya ada penjelasan sebelumnya apakah sakit atau izin. Badan Kehormatan juga akan memanggil Komisi C yang dalam beberapa dengar pendapat tidak memenuhi kuorum.

Sementara dua anggota yang tidak hadir dalam rapat paripurna sebelumnya, Agus Suprayitno dan Chisbullah Huda, menjelaskan, keduanya ada di gedung Dewan. Namun, saat bersamaan, keduanya menemui anggota Komisi B DPRD Bangkalan yang studi banding soal jasmas di Bojonegoro. Tanda tangan di rapat paripurna tanda tangan asli keduanya.

Demikian pula tanda tangan Agus Sugiyanto juga asli. Dia datang pada rapat dan tanda tangan. Namun, dia harus keluar lagi menyelesaikan persoalan karena mobilnya baru menyerempet pengendara sepeda saat berangkat.

Sementara itu, Ali Huda mengakui tidak hadir sebab undangan yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB dimajukan pukul 07.00 WIB. Dia juga heran siapa yang menandatangani daftar hadirnya. "Saya jelas tidak hadir, saya juga bingung siapa yang tanda tangan atas nama saya," ujarnya.

Ali Huda menduga itu upaya oknum agar rapat memenuhi kuorum. Sementara itu, oknum yang menandatangani daftar hadir Sumaji diduga kuat dua anggota DPRD. Sebelumnya Sumaji menghubungi anggota Dewan titip agar menandatangani daftar hadirnya, yakni KM dan MN.

Kasus perjokian daftar hadir wakil rakyat di Bojonegoro yang terungkap bisa saja terjadi di daerah lain dan mungkin saja di DPR. Bila wakil rakyat soal kehadiran saja sudah tidak jujur, bisakah dipercaya untuk bersikap kritis terhadap kebijakan dan menyuarakan suara rakyat. Lantas, siapa lagi yang akan dipercaya.