Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Tak Perlu Marah Diolok-olok

Kompas.com - 05/05/2011, 13:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Lingkar Madani Indonesia (Lima) mengacungkan jempol atas langkah Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) dalam melontarkan kritik terhadap kunjungan kerja anggota Komisi VIII DPR ke Australia. 

Menurut Direktur Lima Ray Rangkuti, PPIA telah membuka mata masyarakat Indonesia bahwa DPR tak juga dapat membenahi persoalan-persoalan mudah dan sepele tapi substantif di tengah-tengah wacana perbaikan dan peningkatan kualitas anggota Dewan. 

"Pertanyaan adakah alamat e-mail sangat sederhana, tapi prinsipiil dalam komunikasi masyarakat modern. Kenyataannya bahwa alamat e-mail Komisi VIII tak tersedia mengakibatkan narasi-narasi besar perbaikan kualitas DPR itu terlihat lucu. Bahkan, untuk hal yang sangat mudah dan ringan pun dalam pembuatannya ternyata tak tersedia di DPR," katanya kepada wartawan, Kamis (5/5/2011). 

Ia dimintai komentarnya mengenai insiden e-mail yang terjadi dalam dialog antara Komisi VIII dan PPIA yang berlangsung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia, Sabtu (30/4/2011). Video soal e-mail tersebut diunggah ke Youtube oleh anggota PPIA.

Ray juga meminta Komisi VIII tak perlu garang terhadap wacana debat soal e-mail yang kemudian diunggah videonya di Youtube. Menurut dia, tak ada yang berlebihan dalam pemuatan itu. Ia juga tak melihat hal ini sebagai upaya menjatuhkan wibawa DPR. 

Justru, lanjutnya, tindakan DPR yang tak mendengar protes masyarakat atas pembangunan gedung baru dan rencana pelesiran ke luar negerilah yang lebih tepat disebut berlebihan dan mempermalukan DPR, juga bangsa Indonesia. Pasalnya, wakil rakyatnya sendiri sudah begitu saja mengabaikan protes mayoritas warganya. Bahkan, tindakan DPR seperti ini dinilainya mengancam demokrasi. 

"Oleh karena itu, sikap DPR yang terlihat garang menunjukkan keangkuhan jabatan itu. Dalam suasana di mana protes masyarakat sudah tak lagi berguna, mengolok-olok elite politik akan mencuat. Tinggal apakah elite politiknya dapat menyadari dan memahami substansi olok-olok itu atau seperti yang mulai ditunjukkan oleh Komisi VIII, akan menguatkan posisi mereka dalam keangkuhan jabatan. Kita lihat saja," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com