Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hamka: Itu Rezeki, Yang Mulia...

Kompas.com - 04/05/2011, 19:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dana suap berupa cek perjalanan yang mengalir kepada 10 anggota DPR 1999-2004 dari Fraksi Golkar disebut sebagai "rezeki". Hamka Yamdhu, politisi Golkar yang menjadi terpidana 2,5 tahun dalam kasus suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut, menyampaikan hal itu.

"Itu rezeki, yang mulia," kata Hamka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/5/2011).

Hamka menjadi saksi untuk politisi Golkar lainnya, yakni Asep Ruchimat Sudjana, Teuku Muhammad Nurlif, Baharuddin Aritonang, Resa Kamarullah, dan Hengky Baramuli.

Dana berupa cek perjalanan itu, lanjut Hamka, datang dengan sendirinya tanpa diminta. Dari siapa dana itu datang, Hamka juga enggan menjawab. "Saya tidak tahu," katanya.

Selain Hamka, enam politisi Golkar yang disidang hari ini juga mengaku tidak pernah meminta cek perjalanan. Mereka hanya menerima pemberian cek dari Hamka. "Saudara serahkan tanpa penjelasan, saudara katakan dari fraksi, saya terima. Saya tidak tahu karena apa," kata Hengky Baramuli menanggapi keterangan Hamka.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hamka adalah mantan anggota DPR Komisi IX dari Golkar yang terbukti membagi-bagikan cek perjalanan kepada rekan satu partainya. Ia menerima cek untuk dirinya dan politisi Golkar lainnya yang diberikan oleh Arie Malangjudo.

Hamka tidak mengetahui untuk apa cek perjalanan tersebut diberikan. "Saya diperintah Azhar Muchlis untuk dibagikan, tanpa diberi tahu untuk apa kepada 14 orang. Seingat saya, ada rezeki, tolong dibagi ke kawan, akhirnya dibagikan, tidak dijelaskan penggunaannya," papar Hamka.

Ia menambahkan, rezeki semacam cek perjalanan kerap diterima anggota Dewan. "Ada kala kalau sidang-sidang, tidak pakai tanda terima," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com