Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Studi Banding DPR di Australia!

Kompas.com - 04/05/2011, 17:21 WIB

 

MELBOURNE, KOMPAS.com — Seorang pelajar/mahasiswa Indonesia, Teguh Iskanto, menulis kegiatan studi banding anggota Komisi VIII DPR di Australia.  Didi Rul, jurnalis warga yang tinggal di Melbourne, melaporkannya di media sosial Kompasiana.

Berikut laporan selengkapnya....

Tulisan ini ditulis oleh rekan saya, Teguh Iskanto, ketika menghadiri dialog antara Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) dan Komisi VIII DPR RI di Ruang Bhinneka Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne pada 30 April 2011 pukul 20.00 waktu setempat.

Pembuka

Setelah bertahun-tahun menjadi WNI, akhirnya kesampaian juga saya mendapat kesempatan untuk dapat bertatap muka dan berdiskusi dengan para wakil rakyat. Terlebih, tidak terasa sudah 9 tahun 10 bulan saya meninggalkan Indonesia, dan mungkin kesempatan ini adalah satu-satunya kesempatan bagi saya untuk bisa bertemu dan bertatap muka langsung dengan para pejabat negara.

Setelah terburu-buru nyupir karena takut terlambat, akhirnya saya beserta istri sampai juga di KJRI sekitar pukul 18.15 AEST. Walhasil, sesampai di KJRI, terlihat jelas pihak konsulat sudah mempersiapkan acara dengan matang. Makanan, kursi-kursi tamu beserta meja panelis untuk pembicara, semua sudah disiapkan dengan rapi. Waktu sudah menunjukan pukul 18.19, tapi belum juga terlihat tanda-tanda kedatangan para tamu yang "terhormat", padahal di dalam undangan tertulis acara akan dimulai pukul 18.00.

Menunggu sang tamu datang

Sambil menunggu, akhirnya saya menggunakan waktu yang ada untuk shalat maghrib, bercengkerama dan beramah tamah dengan kawan-kawan. Di bagian depan terlihat banyak kamera dan video dari beberapa media komunitas Indonesia di Melbourne. Berikut ada juga perwakilan Radio ABC Australia yang datang untuk meliput. Sementara beberapa kawan dari PPIA sudah siap dengan siaran internet radio langsung yang disebarkan ke seluruh dunia via PPI Internasional, semua alat sudah diset dan disiapkan.

Seputar berita-berita negatif yang ada di internet tentang rencana studi banding anggota Dewan, saya sebelumnya juga sudah diingatkan oleh istri dan seorang kawan untuk tidak menghakimi para anggota Dewan. “Berikan mereka kesempatan untuk menjelaskan alasan mereka, dan jangan pojokan mereka, mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu,” begitu saran yang saya dapatkan dan saya pun setuju untuk menjadi lebih netral dan obyektif, lagi pula “who are we to judge people anyway…”.

13044058042022829676

Suasana di Konsulat Jenderal RI sesaat sebelum dialog dimulai. Courtesy of Dirgayuza Setiawan

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Nasional
    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com