Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Studi Banding DPR di Australia!

Kompas.com - 04/05/2011, 17:21 WIB

- komisidelapan@yahoo.com

- komisiviii@yahoo.co.id

- komisi8@yahoo.co.id

- komisidelapan@yahoo.co.id

and guess what, none of them is working…!!! Semua e-mail test bouncing back ke sender alias alamat yang diberikan tidak ada…!!!!

Lagi-lagi karena tidak puas, saya beserta istri dan kawan-kawan mendekati ibu salah satu staf ahli pendamping anggota Komisi VIII dalam kunjungan kerja ini, sambil menanyakan alamat resmi, saat itu beliau bilang, “Lihat aja di website DPR, nanti kan ada daftar masing-masing kKomisi, nanti dari situ ada alamat imelnya."

Lagi-lagi kita cek via HP, dan …ternyata tidak ada (kalau tidak percaya, silakan cek sendiri ke www.dpr.go.id). Kalau begini, mana yang benar? Kalau yang bekerja di DPR saja  tidak tahu alamat kontak resmi yang bisa dihubungi, bagaimana dengan orang lain?? Dan jangan salah bahwa 1 staf DPR memiliki 7 asisten (staf ahli), *Unfortunately* sepertinya tidak satu pun dari ke-7 asisten beserta anggota DPR itu sendiri tahu alamat kontak resmi mereka ??? Kalau untuk hal yang sangat mendasar saja mereka tidak kompeten, bagaimana mereka akan membela kepentingan rakyat yang akan mereka wakili???

Bagaimana tidak, DPR RI, parlemen dari negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, parlemen dari negara anggota G-20 (negara dengan salah satu kekuatan ekonomi dan pangsa pasar terbesar di dunia) serta mempunyai anggaran bertriliun-triliun rupiah untuk gedung baru, lengkap dengan fasilitas dan tunjangan lainnya…  masih memakai alamat e-mail gratis untuk kontak terhadap rakyat yang diwakilinya…??

Tidakkah mereka berpikir bahwa parlemen kita akan menjadi bahan olok-olok parlemen Australia begitu melihat kartu nama dengan alamat e-mail dari Yahoo/Gmail???

Ketika ditanya alamat kontak mereka, umumnya mereka kebingungan menjawabnya, yang menurut saya sangat-sangat aneh, bukan?? Bagaimana mereka mau mendengar aspirasi rakyat yang mereka wakili jika alamat kontak untuk dihubungi pun mereka kebingungan menjawabnya??

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com