Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UI Akui Gerakan NII Sasar Mahasiswa

Kompas.com - 27/04/2011, 17:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia  Kamaruddin mengakui pihaknya mengetahui adanya perekrutan yang dilakukan oleh kelompok Negara Islam Indonesia yang menyasar mahasiswa UI. Menurutnya, gerakan NII tersebut mulai marak pada 2003-2004. Akan tetapi, belakangan ini, gerakan NII mulai meredup.

"Agak redup pada tahun 2010-2011," kata Kamaruddin ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (27/4/2011).

Menurutnya, meredupnya gerakan NII merupakan hasil dari sosialisasi intensif yang dilakukan pihak kampus. Salah satu hal yang disosialisasikan adalah bahaya NII bagi mereka yang mengikutinya.

Sejumlah korban yang memberikan testimoni kepada Kompas.com juga mengakui bahwa perekrutan yang dijalaninya saat menjadi mahasiswa semester awal di UI. Beberapa alumni dan mahasiswa UI yang berkampus di kawasan Depok itu mengaku pernah direkrut NII pada tahun 2005, 2006, dan 2008.

"Ternyata di UI itu banyak, di bawah tanah, enggak kelihatan. Yang saya kenal ada anak FISIP, FIB. Malah, katanya, Presiden NII itu anak FE UI," ujar alumnus FISIP UI berinisial B yang pernah direkrut NII pada 2006, Selasa (26/4/2011).

Hal senada disampaikan Sulaiman, korban NII lainnya yang juga alumnus UI dari Fakultas Hukum. "Lumayan banyak di UI. Ada gosip juga salah satu bosnya itu anak FE UI. Ada yang bilang kalau dia angkatan 2000-an gitu," tuturnya.

Sulaiman pernah direkrut pada tahun pertama ia kuliah, yakni tahun 2005 dan pada tahun akhir ia berkuliah sekitar 2008-2009. Akhirnya, ia tidak bergabung dengan NII karena merasa tidak yakin. Bayu, mahasiswa vokasi Kehumasan UI juga menyatakan hal senada. Pada tahun pertama kuliah, tahun 2008, Bayu sempat diajak bergabung dengan NII.

"Kalau waktu itu, menurut saya, NII di UI itu bebas ya," ungkapnya.

Sejumlah korban perekrutan NII tersebut menilai, peran pihak universitas penting  untuk lebih aktif mencegah berkembangnya NII di lingkungan kampus. Menurut Sulaiman, selama ini perlindungan dari pihak kampus dirasa masih kurang. "Kalau saya enggak pernah menyadari merasa ada bentuk perlindungan langsung dari UI," katanya.

Upaya pencegahan penyebaran ajaran NII di lingkungan UI, kata Sulaiman, hanya dilakukan melalui seminar-seminar yang digelar organisasi kemahasiswaan. "Kalau UI itu responsif hanya kalau ada kasus saja. Tetapi sebenarnya dukungan lainnya ke rohis kampus, Salam UI, sering mengadakan kajian-kajian NII, fakultas-fakultas juga," katanya.

Oleh karena itu, Sulaiman meminta pihak universitas memberi informasi memadai tentang NII kepada mahasiswanya sejak awal perkuliahan. "Setidaknya dari awal, saat jadi mahasiswa baru, dikasih booklet mahasiwa baru, sampaikan pernyataan untuk hati-hati banyak ideologi yang berkembang di kampus," katanya.

Baca juga: Testimoni Korban NII (1): Dari Diskusi Seminar hingga Dibaiat Testimoni Korban NII (2): Ajaran NII: Menghapus Dosa dengan Uang Testimoni Korban NII (3): Modus Perekrutan Diminta Jadi Responden

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com