Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nama Jimly, Yusril, Adhyaksa Mencuat

Kompas.com - 25/04/2011, 14:26 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Menjelang pelaksanaan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan di Bandung, Jawa Barat, pada 3-4 Juli mendatang, sejumlah nama bakal calon Ketua Umum mulai bermunculan. Tak hanya dari internal partai, nama-nama di luar kader PPP juga mencuat. Tiga nama yang mulai muncul adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, pendiri Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dan mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy, di Bandung, Senin (25/4/2011).

Munculnya ketiga nama tersebut, jelas Chozin, berdasarkan aspirasi para pengurus di tingkat provinsi. Hanya saja, mereka terganjal ketentuan harus aktif di kepengurusan minimal satu tahun.

"Namun, muktamar bisa saja mengubah ketentuan tersebut. Langkah tersebut bisa saja diambil untuk mendukung PPP partai yang terbuka," ujar Chozin.

Selain tiga nama itu, sudah ada tiga nama lain dari internal PPP yang santer diberitakan akan mengikuti bursa pencalonan yakni Suryadharma Ali, Ahmad Muqowan, dan Suharso Manoarfa.

Pada 14 April lalu, pengurus DPP PPP menyampaikan, pelaksanaan Muktamar dipercepat dari agenda yang telah dijadwalkan. Percepatan ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2014.

Mukernas akan diselenggarakan pada akhir Juni atau Juli mendatang. Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, percepatan ini salah satunya untuk mempersiapkan diri menghadapai Pemilu 2014.

"Berdasarkan Mukernas II di Medan kemarin, muncul kesepakatan di internal partai bahwa PPP akan mempercepat Muktamar VII, yang jadwal normal seharusnya baru akan diselenggarakan tahun 2012 nanti," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, saat konferensi pers di kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Lukman menjelaskan, dalam mukernas tersebut akan membahas isu-isu pokok terkait masalah-masalah internal partai, di antaranya penyerapan pokok-pokok keperluan perubahan AD/ART PPP dan rencana mempercepat muktamar itu sendiri.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com