Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nama Jimly, Yusril, Adhyaksa Mencuat

Kompas.com - 25/04/2011, 14:26 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Menjelang pelaksanaan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan di Bandung, Jawa Barat, pada 3-4 Juli mendatang, sejumlah nama bakal calon Ketua Umum mulai bermunculan. Tak hanya dari internal partai, nama-nama di luar kader PPP juga mencuat. Tiga nama yang mulai muncul adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, pendiri Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dan mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy, di Bandung, Senin (25/4/2011).

Munculnya ketiga nama tersebut, jelas Chozin, berdasarkan aspirasi para pengurus di tingkat provinsi. Hanya saja, mereka terganjal ketentuan harus aktif di kepengurusan minimal satu tahun.

"Namun, muktamar bisa saja mengubah ketentuan tersebut. Langkah tersebut bisa saja diambil untuk mendukung PPP partai yang terbuka," ujar Chozin.

Selain tiga nama itu, sudah ada tiga nama lain dari internal PPP yang santer diberitakan akan mengikuti bursa pencalonan yakni Suryadharma Ali, Ahmad Muqowan, dan Suharso Manoarfa.

Pada 14 April lalu, pengurus DPP PPP menyampaikan, pelaksanaan Muktamar dipercepat dari agenda yang telah dijadwalkan. Percepatan ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2014.

Mukernas akan diselenggarakan pada akhir Juni atau Juli mendatang. Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, percepatan ini salah satunya untuk mempersiapkan diri menghadapai Pemilu 2014.

"Berdasarkan Mukernas II di Medan kemarin, muncul kesepakatan di internal partai bahwa PPP akan mempercepat Muktamar VII, yang jadwal normal seharusnya baru akan diselenggarakan tahun 2012 nanti," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, saat konferensi pers di kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Lukman menjelaskan, dalam mukernas tersebut akan membahas isu-isu pokok terkait masalah-masalah internal partai, di antaranya penyerapan pokok-pokok keperluan perubahan AD/ART PPP dan rencana mempercepat muktamar itu sendiri.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com