Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nama Jimly, Yusril, Adhyaksa Mencuat

Kompas.com - 25/04/2011, 14:26 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Menjelang pelaksanaan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan di Bandung, Jawa Barat, pada 3-4 Juli mendatang, sejumlah nama bakal calon Ketua Umum mulai bermunculan. Tak hanya dari internal partai, nama-nama di luar kader PPP juga mencuat. Tiga nama yang mulai muncul adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, pendiri Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dan mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy, di Bandung, Senin (25/4/2011).

Munculnya ketiga nama tersebut, jelas Chozin, berdasarkan aspirasi para pengurus di tingkat provinsi. Hanya saja, mereka terganjal ketentuan harus aktif di kepengurusan minimal satu tahun.

"Namun, muktamar bisa saja mengubah ketentuan tersebut. Langkah tersebut bisa saja diambil untuk mendukung PPP partai yang terbuka," ujar Chozin.

Selain tiga nama itu, sudah ada tiga nama lain dari internal PPP yang santer diberitakan akan mengikuti bursa pencalonan yakni Suryadharma Ali, Ahmad Muqowan, dan Suharso Manoarfa.

Pada 14 April lalu, pengurus DPP PPP menyampaikan, pelaksanaan Muktamar dipercepat dari agenda yang telah dijadwalkan. Percepatan ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2014.

Mukernas akan diselenggarakan pada akhir Juni atau Juli mendatang. Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, percepatan ini salah satunya untuk mempersiapkan diri menghadapai Pemilu 2014.

"Berdasarkan Mukernas II di Medan kemarin, muncul kesepakatan di internal partai bahwa PPP akan mempercepat Muktamar VII, yang jadwal normal seharusnya baru akan diselenggarakan tahun 2012 nanti," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, saat konferensi pers di kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Lukman menjelaskan, dalam mukernas tersebut akan membahas isu-isu pokok terkait masalah-masalah internal partai, di antaranya penyerapan pokok-pokok keperluan perubahan AD/ART PPP dan rencana mempercepat muktamar itu sendiri.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com