DPR Didesak Segera Sahkan RUU BPJS

Kompas.com - 08/04/2011, 12:28 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan orang yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) untuk Rakyat dan Buruh Indonesia, Jumat (8/3/2011), menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mereka menuntut DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS).

Dalam orasinya, Sekretaris Jenderal KAJS Iqbal, pemerintah juga harus menjamin kesehatan kepada seluruh buruh dan pekerja di Indonesia. Pasalnya, hal tersebut telah tertuang dalam UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam UU tersebut dikatakan rakyat berhak mendapat fasilitas berobat gratis seumur hidupnya.

"Oleh karena itu, kami mendesak DPR harus menggunakan hak interpelasi dan hak angket terkait RUU BPJS. Pemerintah juga harus melaksanakan jaminan kesehatan seumur hidup bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan biaya berobat gratis untuk seluruh rakyat," kata Iqbal.

Selain itu, lanjut Iqbal, buruh juga berhak mendapat jaminan dana pensiun. Ia mencontohkan, ketika masih bekerja, buruh-buruh dituntut bekerja dengan produktivitas tinggi dan diwajibkan membayar pajak. Namun, ketika memasuki usia pensiun mereka tidak mendapatkan jaminan pensiun.

"Bukan hanya pegawai negeri yang berhak mendapatkan jaminan pensiun. Tetapi para buruh juga berhak mendapatkannya. Karena jaminan sosial adalah harga mati bagi para pekerja saat ini," kata Iqbal.

Pembahasan RUU BPJS ini mandeg dalam satu bulan terakhir karena adanya perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah. Padahal, keberadaan UU BPJS dinilai sangat penting sebagai pengatur badan yang akan menyelenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat. Sejak tahun 2004, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) telah disahkan. Untuk mengimplementasikan ketentuan UU SJSN, setidaknya dibutuhkan 10 peraturan pemerintah (PP) dan 11 peraturan presiden (perpres). Namun, saat ini, pemerintah baru membuat PP tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan Perpres No 44/2008. SJSN tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya BPJS. Keempat BPJS yang diamanatkan UU SJSN adalah Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen.

Dalam rapat antara Pimpinan DPR dan tiga menteri malam tadi, pemerintah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan. Pemerintah juga berjanji akan menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada DPR sebelum memasuki masa sidang pada 9 Mei 2011.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pimpinan Komisi VIII: Kemenag untuk Semua, Bukan Satu Kelompok Tertentu

    Pimpinan Komisi VIII: Kemenag untuk Semua, Bukan Satu Kelompok Tertentu

    Nasional
    Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Dubes RI untuk Kazakhstan

    Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Dubes RI untuk Kazakhstan

    Nasional
    Jokowi Lantik Ivan Yustiavandana sebagai Kepala PPATK Baru

    Jokowi Lantik Ivan Yustiavandana sebagai Kepala PPATK Baru

    Nasional
    Pimpinan Komisi VIII Minta Menag Konsisten Berpandangan Baik Soal Kemenag

    Pimpinan Komisi VIII Minta Menag Konsisten Berpandangan Baik Soal Kemenag

    Nasional
    Ada Unggahan Medsos atas Nama Andi Putra Kuansing, KPK Geledah Kamar Tahanannya

    Ada Unggahan Medsos atas Nama Andi Putra Kuansing, KPK Geledah Kamar Tahanannya

    Nasional
    Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

    Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

    Nasional
    Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

    Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

    [POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

    Nasional
    KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

    KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

    Nasional
    Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

    Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

    Nasional
    Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

    Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

    Nasional
    Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

    Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

    Nasional
    4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

    4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

    Nasional
    Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

    Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

    Nasional
    Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

    Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.