DPR Pertanyakan Keseriusan Pemerintah

Kompas.com - 07/04/2011, 21:31 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melanjutkan pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ke depannya. Pasalnya, pemerintah dinilai menghambat pembahasan hanya karena perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan.

"Malam ini, kami hanya ingin mengetahui apakah pemerintah tetap serius membahas RUU BPJS ini," ujar anggota Pansus RUU BPJS, Sunartoyo, dalam rapat konsultasi pimpinan DPR, Kamis (7/4/2011) malam di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut politisi PAN ini, niat baik pemerintah tersebut harus jelas sebelum melanjutkan proses pembahasan dilanjutkan. Anggota Pansus lainnya, Irgan Chairul Mahfiz, meminta pemerintah segera menyerahkan proposal atau perubahan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk dipelajari lebih lanjut oleh DPR. DIM diperlukan agar proses pembahasan bisa berjalan maju tanpa selalu mempersoalkan mekanisme penetapan atau pengaturan.

"Harapannya agar pemerintah segera mengajukan DIM secara komprehensif dan bergerak maju untuk membahas beberapa subtansi," kata Sekjen DPP PPP ini.

Menurut Irgan, kalaupun pemerintah belum sampai pada DIM, pemerintah harus membentuk semacam grand design BPJS yang diinginkan pemerintah. Jika hal ini dilakukan, proses bisa beranjak pada pembahasan mekanisme penetapan atau pengaturan.

Irgan menegaskan, jika pemerintah tak terbuka,  pembahasan akan sulit untuk berjalan.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan pemerintah juga berniat untuk menuntaskan RUU BPJS ini. Namun, pemerintah memandang perlu perbedaan pandangan harus segera dicari jalan keluarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebetulnya, keresahan dan kegelisahan itu dirasakan pemerintah karena tidak sedikit UU yang dibahas dan disahkan. Yang satu ini kelihatan satu perbedaan pandangan pikiran antara pemerintah dan DPR. Dari awal hanya menghabiskan waktu dari perbedaan pandangan itu. Dari pemerintah itu membentuk BPJS. Membentuk artinya wajib membentuk dengan satu gambaran UU, menetapkan," ujarnya. 

Pembahasan RUU BPJS ini mandek dalam satu bulan terakhir karena adanya perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah. Padahal, keberadaan UU BPJS dinilai sangat penting sebagai pengatur badan yang akan menyelenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat. Sejak tahun 2004, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) telah disahkan. Untuk mengimplementasikan ketentuan UU SJSN, setidaknya dibutuhkan 10 peraturan pemerintah (PP) dan 11 peraturan presiden (perpres). Namun, saat ini, pemerintah baru membuat PP tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan Perpres No 44/2008. SJSN tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya BPJS. Keempat BPJS yang diamanatkan UU SJSN adalah Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

    Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

    Nasional
    11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

    11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

    UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

    Nasional
    Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

    Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

    Nasional
    Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

    Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

    UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

    UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

    Nasional
    Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

    Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

    Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

    UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

    UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

    Nasional
    Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

    Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.