Anggaran Gedung Baru Digelembungkan?

Kompas.com - 03/04/2011, 19:00 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Puyuono menyatakan ada kemungkinan besaran biaya pembangunan gedung baru DPR digelembungkan. Ia memperkirakan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung dengan spesifikasi yang direncanakan sekarang hanya sekitar Rp 700 miliar.

Menurut Arief, salah satu elemen yang menentukan tingginya biaya pembangunan adalah harga tanah di Jakarta. "Nah, tanah kan tidak dihitung karena milik sendiri (negara). Tanpa biaya ganti rugi tanah, total biaya sebesar itu patut dipertanyakan," kata Arief.

Arief menambahkan, biaya konsultan sebesar Rp 10 miliar juga terlalu berlebihan. Cara-cara penggelembungan secara tak wajar tersebut termasuk dalam hal yang akan digugat oleh mereka.

Ia menjadi salah satu anggota masyarakat yang akan mengajukan gugatan hukum (citizen law suit) terkait pembangunan gedung baru DPR. Gugatan tersebut akan didaftarkan ke Panitera Negara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (4/4/2010).

DPR dianggap telah mengabaikan azas kepantasan dan azas efektivitas yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak penggugat telah menerimakan kuasa gugatan hukum tersebut kepada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) Partai Gerindra. Habiburokhman, Ketua Laskar Gerindra, akan bertindak sebagai kuasa hukum resmi para wakil masyarakat tersebut.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

    Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

    Nasional
    Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

    Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

    Nasional
    Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

    Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

    Nasional
    Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

    Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

    Nasional
    Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

    Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

    Nasional
    Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

    Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

    Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

    Nasional
    UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

    UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

    Nasional
    Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

    Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

    Nasional
    Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

    Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

    Nasional
    Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

    Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

    Nasional
    KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

    KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

    Nasional
    Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

    Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

    Nasional
    UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

    UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

    Nasional
    Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

    Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X