Anggaran Gedung Baru Digelembungkan?

Kompas.com - 03/04/2011, 19:00 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Puyuono menyatakan ada kemungkinan besaran biaya pembangunan gedung baru DPR digelembungkan. Ia memperkirakan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung dengan spesifikasi yang direncanakan sekarang hanya sekitar Rp 700 miliar.

Menurut Arief, salah satu elemen yang menentukan tingginya biaya pembangunan adalah harga tanah di Jakarta. "Nah, tanah kan tidak dihitung karena milik sendiri (negara). Tanpa biaya ganti rugi tanah, total biaya sebesar itu patut dipertanyakan," kata Arief.

Arief menambahkan, biaya konsultan sebesar Rp 10 miliar juga terlalu berlebihan. Cara-cara penggelembungan secara tak wajar tersebut termasuk dalam hal yang akan digugat oleh mereka.

Ia menjadi salah satu anggota masyarakat yang akan mengajukan gugatan hukum (citizen law suit) terkait pembangunan gedung baru DPR. Gugatan tersebut akan didaftarkan ke Panitera Negara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (4/4/2010).

DPR dianggap telah mengabaikan azas kepantasan dan azas efektivitas yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak penggugat telah menerimakan kuasa gugatan hukum tersebut kepada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) Partai Gerindra. Habiburokhman, Ketua Laskar Gerindra, akan bertindak sebagai kuasa hukum resmi para wakil masyarakat tersebut.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

    Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

    Nasional
    Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Nasional
    Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

    Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

    Nasional
    Penggantian Istilah PDP, ODP dan OTG Disosialisasikan ke Seluruh Dinas Kesehatan

    Penggantian Istilah PDP, ODP dan OTG Disosialisasikan ke Seluruh Dinas Kesehatan

    Nasional
    UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    18 Lembaga akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

    18 Lembaga akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

    Nasional
    Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

    Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

    Nasional
    Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

    Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

    Nasional
    17 Juli, PDI-P Umumkan Paslon Pilkada 2020 Gelombang Kedua

    17 Juli, PDI-P Umumkan Paslon Pilkada 2020 Gelombang Kedua

    Nasional
    Jokowi: Kita Menghadapi Masalah Kesehatan dan Ekonomi yang Sangat Pelik

    Jokowi: Kita Menghadapi Masalah Kesehatan dan Ekonomi yang Sangat Pelik

    Nasional
    UPDATE 14 Juli: RSD Wisma Atlet Tangani 1.072 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE 14 Juli: RSD Wisma Atlet Tangani 1.072 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

    Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

    Nasional
    Pemerintah Akan Aktifkan Tim Pemburu Koruptor, Bagaimana Koordinasi dengan KPK?

    Pemerintah Akan Aktifkan Tim Pemburu Koruptor, Bagaimana Koordinasi dengan KPK?

    Nasional
    KBRI Antisipasi Kebijakan AS soal Larangan Tinggal Sejumlah Mahasiswa Asing

    KBRI Antisipasi Kebijakan AS soal Larangan Tinggal Sejumlah Mahasiswa Asing

    Nasional
    Menkes Terawan Ganti Istilah ODP, PDP, dan OTG Covid-19, Ini Penjelasannya

    Menkes Terawan Ganti Istilah ODP, PDP, dan OTG Covid-19, Ini Penjelasannya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X