Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Diminta Gelar Konsultasi

Kompas.com - 29/03/2011, 14:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) meminta agar pimpinan DPR kembali menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi terkait reaksi publik terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR yang beranggaran Rp 1,138 triliun. Menurut Rommy, meski Sekretariat Jenderal DPR telah melaksanakan sejumlah kesepakatan dalam rapat konsultasi akhir 2010, tak serta-merta bisa langsung melaksanakan proyek tersebut tanpa melalui proses sosialisasi kepada seluruh fraksi.

”Kami mengusulkan agar pimpinan DPR rapat konsultasi lagi dengan pimpinan fraksi untuk memutuskan pelaksanaannya bagaimana. Karena keputusan rapat konsultasi November-Desember (2010) lalu kan untuk menunda, bukan untuk dieksekusi langsung,” kata Rommy, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/3/2011).

Ia mengungkapkan, panitia proyek pembangunan gedung baru harus menjelaskan mengenai tata ruang yang sudah didesain ulang dari rancangan semula. Rommy mencontohkan, sudah dilakukan pengurangan terhadap luas ruangan anggota Dewan, dari semula 180 meter persegi menjadi 111 meter persegi. Demikian juga untuk besaran anggaran, dari Rp 1,8 triliun sudah menciut menjadi Rp 1,2 triliun. Namun, ia meminta agar diberikan paparan dan penjelasan mengenai pemanfaatan Gedung Nusantara I yang saat ini menjadi kantor anggota DPR jika seluruh anggota diboyong ke gedung baru.

”Harus jelas, gedung lama mau dipakai apa. Apakah memang harus semua anggota pindah ke gedung baru? Bagaimana penataan ulang ruang-ruang di DPR?” ujarnya.

Secara umum, ia sepakat bahwa gedung baru diperlukan karena gedung yang ditempati saat ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Akan tetapi, perlu dilakukan evaluasi ulang atas desain yang sudah dipublikasikan.

Polemik rencana pembangunan gedung baru DPR berlanjut setelah Sekretariat Jenderal DPR memastikan proses pembangunan akan dimulai pada Juni mendatang. Di gedung baru, anggota Dewan yang saat ini menempati ruangan seluas 32 meter persegi akan menempati ruangan yang lebih luas, yaitu 111 meter persegi. Dengan harga per meter Rp 7 juta, satu ruangan anggota DPR ditaksir berharga Rp 800 juta. Ruangan seluas itu akan ditempati seorang anggota Dewan, satu orang sekretaris pribadi, dan empat orang staf ahli. Luas ruangan ini setara dengan luas ruangan pejabat eselon I.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com