Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Diminta Gelar Konsultasi

Kompas.com - 29/03/2011, 14:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) meminta agar pimpinan DPR kembali menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi terkait reaksi publik terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR yang beranggaran Rp 1,138 triliun. Menurut Rommy, meski Sekretariat Jenderal DPR telah melaksanakan sejumlah kesepakatan dalam rapat konsultasi akhir 2010, tak serta-merta bisa langsung melaksanakan proyek tersebut tanpa melalui proses sosialisasi kepada seluruh fraksi.

”Kami mengusulkan agar pimpinan DPR rapat konsultasi lagi dengan pimpinan fraksi untuk memutuskan pelaksanaannya bagaimana. Karena keputusan rapat konsultasi November-Desember (2010) lalu kan untuk menunda, bukan untuk dieksekusi langsung,” kata Rommy, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/3/2011).

Ia mengungkapkan, panitia proyek pembangunan gedung baru harus menjelaskan mengenai tata ruang yang sudah didesain ulang dari rancangan semula. Rommy mencontohkan, sudah dilakukan pengurangan terhadap luas ruangan anggota Dewan, dari semula 180 meter persegi menjadi 111 meter persegi. Demikian juga untuk besaran anggaran, dari Rp 1,8 triliun sudah menciut menjadi Rp 1,2 triliun. Namun, ia meminta agar diberikan paparan dan penjelasan mengenai pemanfaatan Gedung Nusantara I yang saat ini menjadi kantor anggota DPR jika seluruh anggota diboyong ke gedung baru.

”Harus jelas, gedung lama mau dipakai apa. Apakah memang harus semua anggota pindah ke gedung baru? Bagaimana penataan ulang ruang-ruang di DPR?” ujarnya.

Secara umum, ia sepakat bahwa gedung baru diperlukan karena gedung yang ditempati saat ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Akan tetapi, perlu dilakukan evaluasi ulang atas desain yang sudah dipublikasikan.

Polemik rencana pembangunan gedung baru DPR berlanjut setelah Sekretariat Jenderal DPR memastikan proses pembangunan akan dimulai pada Juni mendatang. Di gedung baru, anggota Dewan yang saat ini menempati ruangan seluas 32 meter persegi akan menempati ruangan yang lebih luas, yaitu 111 meter persegi. Dengan harga per meter Rp 7 juta, satu ruangan anggota DPR ditaksir berharga Rp 800 juta. Ruangan seluas itu akan ditempati seorang anggota Dewan, satu orang sekretaris pribadi, dan empat orang staf ahli. Luas ruangan ini setara dengan luas ruangan pejabat eselon I.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com