Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Tak Ada Perusahaan Titipan

Kompas.com - 25/03/2011, 13:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, dirinya sudah memberikan sejumlah arahan kepada Sekretariat Jenderal DPR terkait proses dimulainya pembangunan gedung baru Dewan. Arahan itu ditekankan pada upaya menjaga proses yang bersih dan transparan. Salah satu arahannya adalah penegasan bahwa pimpinan DPR tak mendukung satu perusahaan tertentu yang mengikuti lelang untuk dimenangkan.

"Tidak ada titipan yang mengatasnamakan pimpinan Dewan. Itu supaya clear. Ini bukan proyeknya pimpinan Dewan," kata Marzuki di Gedung DPR, Jumat (25/3/2011).

Oleh karena itu, politisi Demokrat ini meminta agar Sekretariat Jenderal DPR tidak langsung memercayai siapa pun yang berusaha mencatut nama pimpinan Dewan sepanjang proses pembangunan gedung baru. Menurutnya, tak ada arahan khusus dari pimpinan. Setjen hanya perlu mengikuti aturan sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Selain itu, Marzuki juga meminta Setjen melakukan proses pembangunan dengan jujur dan transparan. Tak boleh ada rekayasa yang dilakukan untuk memenangkan satu pihak atau untuk menguntungkan sejumlah pihak.

"Jangan diakal-akali, saya tidak mau itu. Jadi, saya menyampaikan ini sebagai proses tender ini agar dilakukan transparan, akuntabel, dan publik silakan menilai. KPK dilibatkan dalam setiap proses keputusan," katanya menandaskan. 

Hari ini, Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan 11 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang setelah tender pembangunan gedung baru DPR mulai diumumkan di media cetak nasional sejak 14 Maret. Ke-11 perusahaan itu adalah PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Tetra Konstruksindo, PT Nindya Karya (Persero), KSO Adhi-Wika, PT Duta Graha Indah (Tbk), PT Krakatau Engineering, PT Abdi Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, dan PT Tiga Mutiara.

Panitia lelang akan melakukan evaluasi dokumen dan pembuktian kualifikasi dari 28 Maret hingga 1 April. Setjen kemudian akan menetapkan hasil kualifikasi dan mengumumkan pemenang lelang pada 4 April. Perusahaan yang kalah dan keberatan dengan hasil itu diberi waktu tanggal 6-12 April untuk melakukan sanggahan kualifikasi. Proses pembangunan sendiri akan dimulai pada 22 Juni 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com