Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Wikileaks, Layakkah Dipercaya?

Kompas.com - 20/03/2011, 17:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Situs berita pembocor informasi rahasia, Wikileaks, beberapa waktu lalu sempat membuat heboh Indonesia. Dua surat kabar terbitan Autralia, The Age dan Sydney Morning Herald, mengutip Wikileaks, memuat artikel tentang sepak terjang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam artikel yang terbit Jumat (11/3/2011), antara lain disebutkan, Yudhoyono secara pribadi melakukan intervensi terhadap penyelidikan dugaan korupsi yang diduga dilakukan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Disebutkan pula soal aktivitas Badan Intelijen Negara yang memata-matai saingan politik Yudhoyono.

Ada juga informasi soal mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disebut menggelontorkan uang miliaran rupiah demi memenangkan kursi Ketua Umum Golkar pada 2004. Selain itu, Wikileaks juga menuding Ibu Negara Ani Yudhoyono menggunakan posisi politiknya untuk mengumpulkan kekayaan.

Pertanyaannya, layakkah informasi Wikileaks dipercaya? Pengamat intelijen Wawan H Purwanto mengatakan, data Wikileaks tak perlu terlalu dipercaya. Pasalnya, data-data itu hanyalah data analisis yang belum memiliki legitimasi secara hukum.

"Data-data Wikileaks itu masih analisa, bukan data proyustisia. Ini berbahaya sekali. Namanya analisa, sekali lagi analisa. Tak proyustisia. Begitu dibeberkan ke publik, ini sulit sekali untuk jadi bukti," ungkapnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (20/3/2011).

Maka tak heran, lanjut Wawan, jika ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkannya. Apalagi, data-data tersebut dibeberkan untuk menyerang target-target politik. "Maka kalau tak di-cover-both-side akan berbahaya," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral (Purn.) Tyasno Sudarto juga sepakat bahwa data-data Wikileaks masih data mentah, belum bersifat proyustisia. "Wikileaks itu kan informasi yang belum berupa proyustisia, apalagi data intelijen. Sangat jauh," katanya.

Namun, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI ini menegaskan, siapapun tak boleh langsung mengatakan bahwa data Wikileaks sebagai data sampah. Ia mengingatkan, lebih baik pemerintah membuktikan kalau data Wikileaks tidak benar.

"Jadi yang terpenting, buktikanlah kepada rakyat bahwa apa yang disampaikan Wikileaks itu tak benar dan yang dikerjakan mereka (pemerintah) benar," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com