Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Elite PKS Dilaporkan ke BK DPR

Kompas.com - 17/03/2011, 13:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang pendiri Partai Keadilan, Yusuf Supendi, melaporkan sejumlah elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Badan Kehormatan DPR, Kamis (17/3/2011). Yusuf menilai sejumlah elite tersebut melanggar kode etik anggota Dewan.

Anggota Dewan asal Fraksi PKS yang dilaporkan Yusuf adalah Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, dan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta.

Menurut Yusuf, Luthfi telah melanggar etika dan akhlak sebagai anggota DPR. Luthfi juga melanggar syariah dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan mengirimkan pesan singkat kepada Yusuf bernada mengancam. "Bahkan ada yang mengirimkan SMS mau menghirup darah Yusuf Supendi. Aktor intelektualnya adalah Luthfi," ujar Yusuf saat tiba di ruang BK DPR, Senayan, Jakarta.

Sedangkan Hilmi dan Anis dituding Yusuf telah menyalahgunakan anggaran. "Anis, penggelapan dana Pilkada DKI Rp 10 miliar bersumber dari Adang Daradjatun. Hilmi, putra pentolan Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, gesit mengumpulkan setoran untuk memperkaya diri," ujarnya.

Seusai bertemu dengan BK, Yusuf Supendi menegaskan bahwa yang dilaporkan secara resmi ke BK hanyalah Luthfi. "Yang lainnya (Anis, Hilmi) cuma tambahan saja," ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, Luthfi yang dihubungi pewarta secara terpisah enggan berkomentar. "Saya belum bisa komentar. Kita lihat dan pelajari soal laporan itu," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menilai, laporan yang dilayangkan Yusuf Supendi adalah bentuk kekecewaannya atas pemecatan dirinya dari anggota PKS. "Dia (Yusuf) sudah setahun dipecat dari keanggotaan PKS karena sejumlah pelanggaran dan kode etik yang dilakukannya," kata Mahfudz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com