Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FPI Temui MPR Minta Ahmadiyah Bubar

Kompas.com - 16/03/2011, 00:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) mendatangi pimpinan MPR RI, Selasa (15/3/2011). Ketua FPI Habib Rizieq datang dengan sekitar sembilan pimpinan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI dan disambut oleh Ketua MPR RI Taufik Kiemas, dan keempat wakilnya, Meilanie Suharli, Hajriyanto Tohari, Ahmad Farhan Hamid, dan Luman Hakim Saefuddin.

FPI meminta difasilitasi agar usulannya untuk membubarkan Ahmadiyah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Keputusan Presiden soal pembubaran Ahmadiyah diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran Ahmadiyah," ungkap Rizieq di depan pimpinan MPR.

Menurut Rizieq, jika pemerintah tidak segera melarang Ahmadiyah justru akan memancing kericuhan yang terjadi di tengah masyarakat.

Rizieq juga menolak bahwa FPI disebut sebagai anti-Pancasila, anti-UUD 1945, anti-Bhineka Tunggal Ika, dan anti-NKRI. Menurutnya, FPI cuma tak sepakat jika keempatnya disakralisasi.

Ketua MPR Taufik Kiemas menegaskan akan menindaklanjuti usulan FPI itu kepada Presiden. Namun, ada sejumlah prosedur yang harus ditempuh. "Kita akan ketemu fraksi-fraksi dulu, menunggu waktu pertemuan antar lembaga-lembaga negara. Agak lama. Kita akan sosialisasi. Lalu menyampaikan usulan itu kepada Presiden. Yang tentukan nanti negara," jelas Taufik.

Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah anggota DPR RI, seperti Anggota Komisi III Ruhut Sitompul, Marthin Hutabarat, dan Agun Gunanjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com