Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Masalah Bangsa, Bukan Masalah TW

Kompas.com - 14/03/2011, 23:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberitaan The Age dan The Sydney Morning Herald (TSMH) sama sekali tidak berdasar dan jauh dari akurasi. Pengusaha nasional Tomy Winata menyatakan, berita dua koran Australia yang dikutip dari WikiLeaks itu bukan hanya merugikan dirinya dan perusahaan yang dibangunnya selama 35 tahun, melainkan juga bangsa dan negara.

"Kalau hanya menyangkut Tomy Winata dan keluarganya, tidak masalah. Tapi, ini adalah masalah bangsa," kata Tomy Winata dalam siaran pers yang diterima media massa, Senin (14/3/2011) tengah malam.

Karena itu, Tomy Winata mengimbau pers nasional untuk tidak ikut mengembangkan berita yang tidak akurat, berpotensi menghancurkan perusahaan, dan melecehkan bangsa. Ia mengaku sudah mengirimkan hak jawab kepada dua media Australia itu.

Meski saat ini belum ada dampak terhadap perusahaan, kata Tomy, langkah antisipasi harus segera diambil. Berbagai kenyataan menunjukkan bahwa berita buruk mengenai figur pengusaha dapat berakibat buruk terhadap operasional perusahaan.

Karena itu, kata Tomy, pihaknya harus bergerak cepat sebelum rumah terbakar, berbagai upaya pencegahan harus dilakukan terlebih dahulu. Sangat terlambat bila baru mulai bergerak setelah rumah terbakar.

Saat ini sejumlah perusahaan Grup Artha Graha sudah go public dan menjadi perusahaan terbuka. Artha Graha juga mengembangkan Artha Graha Network dan Artha Graha Peduli di 80 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Lebih dari satu juta orang menggantungkan hidup di Artha Graha.

"Kalau ada snow ball dan pemberitaan tidak berdasar ini dan para mitra usaha kami menunda keputusan atau membatalkan berbagai transaksi bisnis, perusahaan bisa celaka. Karena itu, saya mohon agar isu ini tidak dikembangkan. Kalau saya harus menjilat sepatu Anda agar sejuta lebih orang tetap mendapatkan nafkah, saya rela. Bagi saya, kepentingan nusa dan bangsa jauh lebih penting dari harga diri saya dan keluarga," ungkap Tomy.

Kedekatan konstitusional
Tomy menegaskan, dia tidak pernah memberikan dana kepada pejabat mana pun lewat siapa pun. Ia tidak pernah memberikan uang kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara seperti dituduhkan media Australia. Hubungannya dengan Presiden adalah hubungan rakyat dengan kepala pemerintahan dan kepala negara.

"Kalau orang bilang dekat, saya nyatakan, ya, dekat secara konstitusional. Hubungan kedekatan sebatas hubungan presiden dan rakyat. Kalau dipanggil, saya datang. Tapi, itu sangat jarang," paparnya.

Sejak Presiden Soeharto hingga Presiden SBY, demikian Tomy, kedekatannya dengan pimpinan tertinggi negara ini sama saja. Ia berprinsip, siapa pun presiden, setiap warga negara wajib tunduk kepada pemimpinnya yang sudah dipilih secara konstitusional.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com