Menkominfo: Cukup, Polemik WikiLeaks

JAKARTA, KOMPAS.com — Menkominfo Tifatul Sembiring mengimbau semua pihak agar tidak memperpanjang polemik seputar berita bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyalahgunakan kekuasaan, seperti yang dimuat dalam artikel di harian Sydney Morning Herald dan The Age edisi 11 Maret 2011, yang mengutip sumber WikiLeaks.

Hal ini dikarenakan sumber beritanya diakui tidak valid dan hak jawab Presiden Yudhoyono sudah dimuat di harian yang sama. "Kebenaran berita tersebut tidak bisa dipegang, dari segi ilmiahnya tidak bisa dijadikan data. Apalagi sampai diangkat derajatnya menjadi informasi," ujar Tifatul dalam rilis yang diterima redaksi Kompas.com, Senin (14/3/2011).

Fakta cacatnya source (sumber) data sudah diakui oleh Dubes AS untuk Indonesia Scott Marciel, yang telah menjelaskan bahwa info tersebut belum divalidasi dan belum dikonfirmasi sama sekali, bahkan sangat mentah.

Ditanya seputar hal tersebut, Tifatul menjawab santai, "Ah, sudahlah. Cukup, jangan diperpanjang. Lagi pula, nama-nama yang disebut dalam artikel tersebut sudah membantahnya."

Tifatul juga mengimbau semua pihak yang merasa dicemarkan oleh berita yang tidak sesuai fakta agar menggunakan hak jawabnya. Bahkan, kalau tidak terlalu penting dihimbau untuk mengabaikan saja.

Mantan Presiden PKS ini mencontohkan jawaban santai seorang pejabat Rusia ketika seorang wartawan mempersoalkan informasi WikiLeaks yang memuat bahwa Kedubes AS di Moskwa telah melakukan penyadapan terhadap pejabat-pejabat tinggi Rusia. Sambil guyon, sang pejabat menjawab, "Itu belum seberapa, kami menyadap lebih banyak lagi dari pejabat-pejabat Amerika."

"Masih banyak pekerjaan rumah kita yang lebih penting dan substantif daripada membahas rumor-rumor yang tidak jelas kebenarannya," imbau Tifatul.