Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Sampah, Jangan Ditanggapi Serius

Kompas.com - 13/03/2011, 20:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan di dua harian di Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age terkait kawat diplomatik yang dibocorkan WikiLeaks dinilai "sampah". Pemberitaan yang menyudutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai tanpa bukti.

"Saya katakan itu sampah. Kita senang banget konsumsi sampah," ucap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, saat diskusi di Jakarta, Minggu (13/3/2011).

Mubarok mengaku tak terkejut dengan pemberitaan itu lantaran informasi itu sudah lama ia terima. Dia malah menilai apa yang dituliskan itu bukan tergolong berita. "Itu lama, enggak pernah ada buktinya. Kalau BIN (Badan Intelejen Nasional) awasi orang itu bukan berita. BIN itu tugasnya mengawasi," kata dia.

"Sama seperti KPK menyadap telepon gubernur, itu bukan berita. Diperintah atau enggak diperintah Presiden, yah mereka melakukan itu. Enggak ada yang lucu berita itu. Makanya pak Syamsir (Kepala BIN) ditanya (jawab) he..he..he, gitu aja," tambah Mubarok.

Gayus Lumbuun, anggota Komisi III DPR, mempertanyakan tindakan dua media Australia itu yang menerbitkan tanpa ada bukti. Pertanyaan itu muncul jika melihat sejarah berdirinya dua media itu yakni The Sydney Morning Herald berdiri tahun 1831 dan The Age tahun 1854 .

"Oplahnya besar, yang satu 750 ribu (eksemplar), yang satu 600 ribu (eksemplar). Berarti ini bukan koran kecil. Tapi kok dengan mudah buat spekulasi yang menyakini negara lain," ucap dia.

Ketika ditanya apakah Anda melihat ada kepentingan di balik pemberitaan itu, politisi dari partai PDI-Perjuangan itu menjawab, "Kita tidak mengukur spekulasinya."

J Kristiadi, pengamat politik, mengatakan, pemerintah tak perlu berlebihan menanggapi pemberitaan dua media itu. Dikatakannya, hal yang sama juga terjadi pada negara lain seperti Amerika Serikat, Taiwan, dan Korea.

"WikiLeaks itu barang biasa. Pemerintah tak usah kalang kabut. Itu barang lama, sudah tahun 2004. Di negara lain juga dibocorkan. Hal-hal seperti itu akan terjadi di kehidupan modern," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com