Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Nurpati: Isi WikiLeaks Cuma Gosip

Kompas.com - 12/03/2011, 03:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan, kawat diplomatik Amerika Serikat yang dibocorkan WikiLeaks hanya berisi gosip.

Ia menilai, dalam pemberitaan yang dilansir dua media Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, mengenai keterlibatan Presiden SBY, didasari ketidakakuratan dan kejanggalan fakta.

"Ya, lihat saja. Dalam laporan surat kabar tersebut, intervensi terhadap Bapak Taufiq Kiemas dilakukan pada Desember 2004 melalui Bapak Hendarman Soepandji. Padahal, yang bersangkutan (Hendarman) baru diangkat jadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada 2 Mei 2005," jelas Andi kepada wartawan di Warung Daun, Jakarta, Jumat (11/3/2011).

Andi juga menilai, pemberitaan dua media massa tersebut terkesan mengintervensi pemerintahan. "Satu lagi, kenapa berita ini muncul bertepatan dengan kunjungan resmi kenegaraan Wakil Presiden Boediono ke Australia hari ini? Atas hal tersebut, saya menangkap kesan bahwa pemberitaan ini dapat memojokkan Indonesia," pungkasnya.

Seperti diberitakan, The Age dan Sydney Morning Herald memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden SBY.

Disebutkan, Presiden SBY campur tangan untuk beberapa kejadian, seperti memengaruhi hakim dan menggunakan intelijen untuk memata-matai saingan politiknya. Selain itu, istri SBY, Kristiani Herawati, juga disebut menumpuk harta dengan memanfaatkan kekuasaan suaminya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com