Kelangkaan BBM Ulah Spekulan

Kompas.com - 10/03/2011, 22:58 WIB
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah daerah diduga merupakan ulah spekulan yang menimbun BBM. Hal ini menyusul adanya wacana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat seiring kenaikan harga minyak. Karena itu, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi akan memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.  

 

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H Legowo menyatakan, saat ini kelangkaan BBM yang agak menyolok adalah Pontianak. Di daerah itu terjadi lonjakan konsumsi premium mencapai 1.200 kilo liter, atau melebihi kuota harian 900 KL.  

 

"Sebenarnya pengalihan stok BBM bisa dilakukan. Stok BBM di Pontianak minimal mencukupi untuk tiga hari. Tetapi karena ada lonjakan permintaan 300 KL dalam sehari, maka tidak teratasi. Ini berarti ada sesuatu yang salah dalam hal konsumen," kata dia menambahkan.  

 

"Kami melihatnya ada spekulan yang ikut di situ. Karena takut ada harga naik, maka memicu ulah spekulan. Padahal dalam waktu dekat tidak akan ada kebijakan kenaikan harga BBM," kata dia.  

 

Karena itu, Menteri ESDM telah menugaskan BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM bekerja sama dengan pemerintah daerah. Peran pemda dinilai perlu ditingkatkan lantaran kuota harian setiap daerah yang diajukan pemerintah pusat ke DPR RI merupakan kesepakatan dengan pemda.  

 

Menurut Evita, Pemerintah sebenarnya sudah mengajukan kuota BBM tahun 2011 minimal 40 juta KL, tetapi ternyata hanya disetujui DPR sebesar 38,5 juta KL. "Karena itu, perlu ada pengaturan BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat volume BBM dalam APBN 2011," kata Evita menambahkan.

 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X