Sanksi Kontrak Baru, Pencopotan Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Amanat Nasional (PAN) menginginkan agar kontrak politik koalisi yang baru memuat sanksi tegas bagi partai anggota koalisi yang dinilai mbalelo. Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi berpendapat, sanksi dapat berupa pencopotan menteri dari partai-partai tersebut hingga pengeluaran partai dari Setgab.

"(Pengeluaran dari Setgab) tergantung kasusnya, tapi tidak bisa lagi nanti mengatakan bahwa kerja sama dengan SBY, tidak dengan (partai) koalisi yang lain," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3/2011).

Tjatur juga mengatakan, PAN ingin agar kontrak politik koalisi yang baru itu dibuat lebih detail sehingga tidak ada celah menimbulkan interpretasi berbeda terhadap isi kontrak. "Kontrak baru yang tidak ada celah abu-abunya, yang sangat detail, memuat punishment," ujarnya.

Kontrak baru koalisi, lanjutnya, kemudian akan mengikat semua partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi pendukung pemerintah.

Revitalisasi kontrak politik koalisi merupakan salah satu hasil kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Setgab Koalisi dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Pertemuan menyepakati partai berlambang beringin itu tetap berada dalam koalisi.

Terkait keberadaan Golkar yang dinilai mbalelo di koalisi, Tjatur mengatakan, partainya akan tetap merasa nyaman bermitra dengan Golkar. "PAN nyaman dengan siapa saja, dengan Golkar, Demokrat apalagi, dan partai yang lain. Yang penting bukan dengan siapa, tapi yang penting kita punya komitmen bersama dan tanggung jawab bersama supaya pemerintah bisa menjalankan program pro rakyat dan kita dukung selama berada dalam koridor," ucap Tjatur.

Baca juga Ical: Koalisi Bukan Sekadar Kursi Menteri