Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Gedung Baru DPR Harus Segera Dibangun

Kompas.com - 08/03/2011, 14:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS DPR RI mendorong terus rencana pembangunan gedung baru DPR RI yang dijadwalkan proses tendernya dimulai pada awal Maret ini. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dari Fraksi PKS Abdul Hakim menegaskan dukungan fraksinya terhadap keputusan terakhir dimana semua fraksi di BURT menyepakati pembangunan gedung baru.

"Pimpinan DPR dan semua fraksi menyetujui pembangunan gedung baru untuk dilanjutkan tahun 2011. Sampai sekarang FPKS masih memegang kesepakatan dilanjutkannya pembangunan gedung baru DPR," ungkapnya di ruang fraksi, Selasa (8/3/2011).

Abdul mengatakan, dukungan PKS itu diberikan seiring dengan dukungan terhadap rencana penambahan tenaga ahli untuk anggota dewan setiap tahun. Oleh karena itu, penguatan prasarana harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu.  "Oleh karenanya diperlukan penambahan kapasitas gedung baru DPR," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal menyayangkan sikap fraksi lainnya yang dinilainya plin-plan. Dalam rapat BURT, semua fraksi diketahuinya sudah mendukung. Namun, kontroversi kembali bergulir ketika berhadapan dengan publik dan media.

"Kita menyayangkan kalau ada bersikap plintat plintut dan itu tanda manajemen partainya tidak solid. Sudah ada kesepakatan bersama tapi kalau kesepakatan tidak dihormati fraksi lain ya kita bisa mengkaji lebih mendalam lagi," tegasnya.

Gedung baru DPR yang berbentuk gerbang tersebut awalnya akan dibangun dengan biaya Rp 1,8 triliun, tetapi menuai kritik dari berbagai kalangan. Anggaran itu kemudian diturunkan hingga Ketua DPR Marzuki Alie berharap anggaran pembangunan dapat di bawah Rp 1 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com