Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Ajukan Syarat ke Demokrat

Kompas.com - 04/03/2011, 20:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra mengakui mendapatkan penawaran dari Partai Demokrat untuk masuk dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Namun, menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Ahmad Muzani, partainya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi Demokrat jika ingin mengajak koalisi.

"Kita ingin bersama-sama dengan pemerintah mengamankan pemerintahan ini, tapi kita tidak ingin jadi pelengkap penderita. Kita tidak ingin menggenapkan atau mengganjilkan. Mereka tidak menawarkan pos-pos apa secara langsung saat ini, tapi kita menawarkan pandangan-pandangan kita yang inginkan untuk dikembangkan. Ini sebagai syarat-syarat. Efektivitas yang kita inginkan terjamin," ungkah Ahmad seusai mengikuti rapat internal Gerindra di Gedung Bidakara, Jumat (4/3/2011).

Menurut Ahmad, beberapa pandangan yang diartikan sebagai syarat Gerindra untuk bergabung koalisi, di antaranya, efektivitas bagaimana membangun BUMN sebagai faktor penggerak pembangunan bisa lebih efektif lagi, termasuk ekonomi kerakyatan yang lebih baik. Selain itu, juga mengenai kemandirian pangan yang harus dijamin sebagai sebuah kemandirian dengan langkah yang tepat dan jelas. Jika syarat-syarat terpenuhi, Ahmad menyatakan, Gerindra akan mempertimbangkan penawaran tersebut.

"Kalau syarat-syarat kami terpenuhi, terutama untuk efektivitas bidang BUMN, ekonomi kerakyatan, dan kemandirian pangan, nanti akan kami pertimbangkan mengenai penawaran koalisi itu," imbuh Ahmad.

Menyangkut jawaban syarat-syarat itu dari partai koalisi, menurut Ahmad, itu merupakan kewenangan partai koalisi yang memberikan penawaran. Keputusan tetap berada di tangan Presiden SBY.

"Itu semua tergantung dari partai koalisinya sendiri. Bola kan berada di tangan Presiden SBY. Kami berharap dalam waktu pendek ini akan ada respons terkait hal itu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com