Pemekaran Tiada Ujung

”Jalan ke sana juga rusak parah. Kami sulit memperoleh pelayanan pemerintahan,” kata Syamsuddin (40), warga Kolonodale.

Terhadap tuntutan ini, Bupati Morowali Anwar Hafid mengaku sudah mendesak pemerintah pusat agar segera menanggapi aspirasi itu. Masalahnya, apa pun yang dilakukan pemerintahannya saat ini selalu dikaitkan dengan pemekaran. Hal ini menjadi benih konflik serius.

”Situasinya sudah mengganggu. Bahkan, kami sudah dianggap pemerintah kabupaten tetangga,” katanya.

Banggai

Kekisruhan serupa melanda Kabupaten Banggai Kepulauan yang dimekarkan dari Kabupaten Banggai. Persoalannya juga terkait dengan pergeseran ibu kota. UU Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai mengatur, ibu kota kabupaten baru itu di Pulau Banggai. Lima tahun kemudian dipindahkan ke Pulau Salakan.

Ketika ibu kota diboyong ke Salakan tahun 2007, warga Pulau Banggai meradang. Meletuplah bentrokan dengan petugas kepolisian. Tiga orang tewas.

Warga kemudian memblokir pasokan kebutuhan pokok dari Pulau Banggai menuju Salakan. Memang, selama ini sebagian kehidupan warga Salakan bergantung pada Pulau Banggai yang punya pelabuhan dan infrastruktur perekonomian lebih lengkap.

Saking kesalnya, warga Pulau Banggai sempat mengancam pindah ke Provinsi Maluku Utara. Semua papan nama kantor bertuliskan Provinsi Sulawesi Tengah diganti dengan tulisan Maluku Utara. Lagu-lagu Maluku dan Ambon ramai diputar.

Kemarahan itu mereda setelah muncul janji untuk menjadikan Pulau Banggai dan beberapa pulau lain sebagai kabupaten baru, yaitu Kabupaten Banggai Laut. Wilayahnya mencakup sekitar 400 pulau besar dan kecil dengan ibu kota di Pulau Banggai.

Kini rencana pemekaran Kabupatan Morowali Utara dan Kabupaten Banggai Laut sama-sama masih belum jelas. Proses itu tersendat kebijakan moratorium (penghentian sementara) pemekaran oleh pemerintah pusat.