Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa: Cek Dibeli dengan Debet

Kompas.com - 03/03/2011, 19:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum menolak dalil terdakwa Komisaris Jenderal Susno Duadji bahwa 40 cek perjalanan masing-masing senilai Rp 25 juta dibeli dengan uang pribadi. Menurut jaksa, cek itu dibeli dengan uang hasil pemotongan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008 .

Koordinator jaksa Erbagtyo Rohan mengatakan, saat menjabat Kepala Polda Jabar, Susno memerintahkan Kombes Maman Abdulrahman selaku Kepala Bidang Keuangan Polda Jabar untuk membeli 40 cek perjalanan. Maman lalu membeli cek di Bank Mandiri Cabang Bandung Metro dengan cara debet dari rekening penyimpanan hasil pemotongan atas namanya. "Seperti dalam barang bukti slip pembelian cek perjalanan," ungkap Erbagtyo saat membacakan replik atau tanggapan atas pembelaan Susno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (3/3/2011).

Sebelumnya diberitakan, menurut pengakuan Susno, ia memberi disposisi yang berisi perintah membeli cek perjalanan serta uang Rp 1 miliar kepada Maman. Uang itu, menurut Susno, menggunakan uang hasil penjualan tanah di Solo, Jawa Tengah, seharga Rp 1,8 miliar. Uang itu diberikan ke Maman dua hari setelah tanah terjual.

Dalam replik, jaksa mempertanyakan mengapa Susno tidak menunjukkan disposisi serta tidak mengkonfirmasi soal penyerahan uang Rp 1 miliar saat Maman bersaksi. "Kondisi itu menjadi petunjuk bahwa tidak pernah ada disposisi yang dibuat dan tidak pernah ada penyerahan uang kepada Maman," kata jaksa.

Seperti diberitakan, menurut Jaksa, Susno memerintah Maman secara lisan untuk memotong dana pengamanan Pilkada Jabar tahun 2008 sekitar Rp 8,5 miliar dari total dana hibah Pemprov Jabar senilai Rp 27,7 miliar.

Dari Rp 8,5 miliar itu, kata jaksa, Susno menikmati uang sekitar Rp 4,2 miliar yang Rp 1 miliar di antaranya digunakan untuk membeli cek perjalanan. Dari 40 cek itu, 30 cek digunakan untuk tambahan membeli rumah di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, 7 cek digunakan untuk tambahan membeli tanah di Bogor, dan sisanya diberikan kepada dua orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com