Agus Minta Penyidik KPK Jadi Saksi

Kompas.com - 02/03/2011, 21:27 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com - Agus Condro, tersangka dugaan suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, mengajukan permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadikan penyidik KPK sebagai saksi meringankan baginya. Menurut Agus, penyidik tersebut mengetahui bahwa dirinya pernah mengungkapkan dugaan suap yang mengalir ke anggota DPR (1999-2004) itu kepada KPK.

"Orang yang mengetahui bahwa saya pernah mengungkapkan dan memberi laporan ke KPK," kata Agus, usai diperiksa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Selama ini, mantan anggota Komisi IX DPR itu menilai dirinya sebagai whistleblower dalam dugaan suap cek perjalanan ini. Olehkarena itu, menurut Agus, seharusnya KPK tidak menahannya sebagai tersangka. Agus pun mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.

Di lain pihak, Juru Bicara KPK Johan Budi mengemukakan, seorang penyidik KPK yang diminta Agus belum menyatakan setuju untuk menjadi saksi meringankan. "Setahu saya (penyidik KPK itu) belum diperiksa karena belum menyatakan bersedia," kata Johan ketika dihubungi, Rabu.

Menurut Johan, Agus mengajukan permohonan saksi meringankan tersebut secara resmi pekan lalu.

Seperti diberitakan, selain Agus Condro, tersangka dugaan suap cek perjalanan lainnya yakni Panda Nababan juga meminta pihak KPK menjadi saksi meringankan. Politisi PDI Perjuangan itu meminta dua orang pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai saksi meringankan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.