Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Mediasi Dewan Pers Gagal

Kompas.com - 02/03/2011, 15:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Dewan Pers mempertemukan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dengan Media Group, Rabu (2/3/2011), siang ini gagal. Pada pertemuan yang berlangsung secara terpisah itu pihak Media Group menolak pertemuan mediasi karena undangan hanya untuk klarifikasi pengaduan Dipo Alam yang menilai pemberitaan Metro Tv tidak imbang dan memojokkan.

Beberapa petinggi Media Group seperti Elman Saragih, Suryopratomo, Sugeng Suprawoto yang didampingi kuasa hukum Media Group OC Kaligis bertemu dengan Ketua Dewan Pers Bagir Manan dan anggota lainnya seperti Agus Sudibyo, Zulfiani Lubis sejak sekitar pukul 11.00 WIB tadi. Setelah menjawab pengaduan Dipo Alam kepada Dewan Pers dalam ruang tertutup, internal pihak Media Group sempat berdiskusi sebelum memutuskan menolak bertemu Dipo Alam.

Adapun Dipo Alam yang didampingi kuasa hukumnya Amir Syamsuddin tiba sekitar setengah jam kemudian. Dipo yang hadir menggunakan setelan jas resmi sempat berganti kemeja batik di kantor Dewan Pers.

Selepas bertemu dengan wakil Media Group, Dewan Pers bertemu dengan Dipo Alam dan kuasa hukumnya. Seusai pertemuan itu OC Kaligis mengatakan, pihaknya sudah menjawab bahwa tidak ada pelanggaran kode etik jurnalistik. Namun, laporan pidana dan gugatan perdana atas pernyataan Dipo Alam yang menyerukan boikot atas media yang menjelek-jelekkan pemerintah tetap dilanjutkan karena Dipo dinilai tidak menjawab somasi Media Group itu dan meminta maaf.

Sementara itu, Amir Syamsuddin menegaskan pihaknya (Dipo Alam) sudah menjawab somasi melalui pesan singkat (SMS), baik kepada kuasa hukum Media Group maupun pemimpin redaksinya. Namun, jawaban somasi yang diharapkan adalah permintaan maaf.

"Itu soal lain dan tidak perlu terburu-buru," ujar Amir ketika ditanya bila pihaknya diminta meminta maaf.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan akan terus mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Untuk pengaduan Dipo Alam, Selasa (22/2/2011) lalu, pihaknya belum bisa menilai ada tidaknya pelanggaran kode etik dan ketidakberimbangan dalam pemberitaan Metro Tv.

Namun demikian, Bagir sendiri tetap menyesalkan pernyataan Dipo Alam sebagai mantan aktivis yang kerap mengkritik pemerintah. Penyataan itu, seperti yang disampaikan Bagir Manan di Dewan Pers pekan lalu, antidemokrasi dan menyedihkan dikeluarkan seorang mantan aktivis seperti Dipo Alam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com