Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sultan: Demokrasi Kita Kebarat-baratan!

Kompas.com - 01/03/2011, 16:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menyadari bahwa wajah demokrasi Indonesia berubah ketika pembahasan tentang keistimewaan Yogyakarta yang akan dituangkan dalam UU dimulai kembali. Sultan menilai, wajah demokrasi di Indonesia mulai kebarat-baratan sehingga menafikan ciri demokrasi Indonesia sebenarnya, yaitu prinsip kekeluargaan dan sila keempat Pancasila, 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'.

"Saat ini ada semacam hegemony of meaning yang mendefinisikan bahwa satu-satunya metode rekrutmen yang demokratis melalui pemilihan secara langsung. Euforia pemilihan telah meminggirkan kekhasan demokrasi Indonesia yang berbasis pada prinsip kekeluargaan. Wajah demokrasi Indonesia serta-merta bermetamorfosa menjadi weternistik (kebarat-baratan)," papar Sultan di depan anggota Komisi II DPR RI, Selasa (1/3/2011).

Menurut Sultan, demokrasi merupakan dimensi humanitas atau kebudayaan yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Substansi demokrasi seharusnya selalu dijaga agar memuat nilai-nilai dan prinsip dasar dari perilaku budaya masyarakat sebagai tempat diselenggarakannya demokrasi itu.

Sultan mengakui dan menyadari, banyak pihak yang menilai bahwa segala yang selama ini berjalan di DI Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman dan demokratisasi. Namun, dengan merujuk pada filosofi vox populi vox dei, Sultan mengatakan, ukuran demokrasi seharusnya berpijak pada kepentingan dan kehendak rakyat.

"Bila melihat realita dinamika mayarakat DIY yang sebagian besar masih menginginkan praktik yang telah berjalan selama ini tetap dipertahankan, maka seharusnya keinginan tersebut diakomodasikan. Dalam perspektif ini, demokrasi tidak semata-mata berbicara mengenai kebebasan memilih dan dipilih, tetapi demokrasi harus bisa mengakomodir aspirasi rakyat," tandasnya.

Oleh karena itu, Sultan menilai bahwa pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY selama ini dapat dikatakan telah berjalan demokratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com