JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskan, ancaman boikot kepada segelintir media massa yang selama ini dinilai selalu menjelek-jelekan pemerintah, bukanlah sikap pemerintah secara resmi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ancaman tersebut merupakan sikap anggota kabinet, dalam hal ini Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menilai media massa tersebut sudah berlebihan menjelek-jelekan pemerintah, dan bukan mengkritisi kinerja pemerintah untuk perbaikan di masa datang.
"Ya, bisa saja seorang anggota kabinet menilai seperti itu. Akan tetapi, kan, ancaman (boikot)-nya itu tidak pernah terbukti. Jadi, tidak ada boikot itu. Buktinya, mereka masih bisa meliput dan mendapatkan iklan dari pemerintah," tandas Sudi saat dihubungi Kompas di Jakarta, Senin (28/2/2011) sore.
Sudi melanjutkan, "Saya tegaskan, ancaman (boikot) itu bukan sikap pemerintah. Presiden tidak pernah mengarahkan siapa pun. Anggota kabinet memiliki kewenangan berbicara".
Menurut Sudi, apa yang dijelek-jelekan segelintir media massa itu, tidak seluruhnya benar. "Jadi, media massa itu seharusnya berimbang. Kalau cuma menjelek-jelekkan saja, sekarang ini yang rugi kita semua, negara ini. Momentum investasi hilang karena pemberitaannya negara ini terus jelek," kata Sudi.
Oleh sebab itu, Sudi mengharapkan media massa selalu mengedepankan prinsip jurnalistik yang baik dalam pemberitaannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.