Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega Tanya Alasan Kader Tak Datang

Kompas.com - 24/02/2011, 18:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI-P Pramono Anung mengatakan DPP PDI-P akan mengevaluasi para anggota dewan dari Fraksi PDI-P yang tak datang pada saat pemungutan suara dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap usulan pembentukan pansus hak angket perpajakan, Selasa (22/2/2011).

"Sebagai ketua umum, Ibu Megawati (Soekarnoputri) ingin tahu kenapa beberapa orang tidak hadir. Ada tiga nama yang awalnya dipastikan tidak dapat hadir, tapi ada beberapa juga yang ke daerah, jadi tidak bisa datang dalam rangka penugasan partai," kata Pramono, Kamis (24/2/2011) di Gedung DPR RI.

Dalam rapat paripurna itu, ada sekitar 10 orang anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang tak hadir. Masing-masing fraksi, terutama dari fraksi pendukung hak angket, melakukan evaluasi internal terhadap sejumlah anggotanya yang tak datang. Pasalnya, kekalahan kubu pendukung hak angket sangat tipis, hanya selisih dua suara.

Menurut Pramono, tiga orang yang dipastikan tidak bisa datang adalah Panda Nababan yang tengah ditahan KPK, Taufik Kiemas yang disebut sedang mengikuti pertemuan di Kedutaan Besar Amerika Serikat, serta Guruh Soekarnoputra yang tengah sakit.

Pramono juga membantah kecurigaan akan terjadinya suap kepada sejumlah anggota karena banyaknya anggota yang tidak hadir. Dia menjamin, anggota dewan dari PDI-P tidak terlibat dalam isu suap di balik hak angket pajak. "Tak ada skenario untuk kalah, jadi tak ada rumor PDI-P itu disuap. Sejak pagi kita yang hadir memang 84 orang kok dari seluruh anggota 94 orang," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com